Samarinda, infosatu.co – DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kaltim menyepakati langkah strategis untuk memperkuat tata kelola zakat, infak, sedekah, dana sosial keagamaan, serta program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Kesepakatan ini dihasilkan dalam pertemuan resmi yang digelar pada Selasa, 12 Agustus 2025 di Samarinda.
Pertemuan tersebut membahas berbagai isu penting, mulai dari kebutuhan regulasi, peningkatan dukungan pendanaan, hingga sinergi dalam penyaluran bantuan ke sektor yang tepat sasaran.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan bahwa pihaknya siap memberikan dukungan penuh untuk memperkuat kelembagaan BAZNAS.
Salah satu langkah yang akan ditempuh adalah mendorong lahirnya Peraturan Daerah (Perda) yang memberikan landasan hukum kokoh bagi operasional lembaga tersebut.
“Kita akan dorong penyusunan Perda yang kuat, sehingga BAZNAS memiliki payung hukum memadai untuk bekerja secara optimal dan akuntabel,” tegas Hasanuddin.
Selain itu, DPRD juga akan mendorong peningkatan alokasi dana hibah agar kegiatan BAZNAS berjalan lancar dan dapat memperluas jangkauan program bantuan.
“Dana hibah ini penting untuk menunjang kelancaran aktivitas BAZNAS, sehingga penyaluran bantuan bisa lebih cepat dan tepat sasaran,” tambahnya.
Hasanuddin juga menyoroti perlunya arah yang jelas dalam pelaksanaan program CSR perusahaan di Kaltim.
Menurutnya, pelaksanaan CSR harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Pelaksanaan CSR harus tepat sasaran. Tidak hanya seremonial, tapi harus benar-benar dirasakan masyarakat, baik di bidang pendidikan, kesehatan, maupun pemberdayaan ekonomi,” ujarnya.
Untuk mencapai hal tersebut, DPRD Kaltim akan mendorong adanya konsultasi rutin antara BAZNAS, perusahaan, dan pemerintah daerah agar program CSR terintegrasi dengan kebutuhan daerah.
Dalam pertemuan itu, Hasanuddin juga membuka wacana untuk melakukan studi banding ke daerah-daerah yang telah sukses mengelola zakat dan CSR secara optimal.
“Kita ingin memastikan kelembagaan dan regulasi di Kaltim benar-benar siap, sehingga pelaksanaan program bisa efektif, transparan, dan akuntabel,” kata Hasanuddin.
BAZNAS Kaltim menyambut positif komitmen DPRD tersebut.
Pihaknya menilai dukungan legislatif akan memperkuat peran BAZNAS dalam mengelola dana sosial keagamaan dan CSR perusahaan, serta memperluas dampak positif bagi masyarakat.
“Peran BAZNAS bukan hanya mengumpulkan dana, tetapi juga memastikan dana itu dialokasikan pada program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujar perwakilan BAZNAS Kaltim.
Kaltim memiliki potensi zakat yang sangat besar. Berdasarkan data BAZNAS, potensi zakat nasional mencapai lebih dari Rp300 triliun per tahun, dengan kontribusi signifikan dari provinsi-provinsi kaya sumber daya alam seperti Kaltim.
Namun, realisasi pengumpulan zakat masih jauh dari potensi tersebut.
Di sisi lain, sektor swasta di Kaltim juga memiliki alokasi CSR yang tidak sedikit, khususnya dari perusahaan pertambangan, migas dan perkebunan.
Selama ini, sebagian besar CSR difokuskan pada pembangunan fisik dan kegiatan sosial umum.
Kolaborasi dengan BAZNAS diharapkan dapat membuat program CSR lebih terstruktur dan berkelanjutan.
Melalui sinergi ini, DPRD dan BAZNAS Kaltim berkomitmen untuk meningkatkan pemerataan manfaat dana zakat dan CSR, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.
Program ini diharapkan bisa menyasar masyarakat berpenghasilan rendah, wilayah terpencil dan kelompok rentan.
“Kami ingin memastikan setiap rupiah yang dihimpun dapat memberikan manfaat langsung, bukan hanya dalam jangka pendek, tapi juga memberdayakan masyarakat untuk jangka panjang,” tutup Hasanuddin.
