Samarinda, infosatu.co – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Sarkowi V Zahry, menyoroti rumitnya prosedur rekrutmen dokter spesialis.
Hal rumitnya prosedur ini yang dinilainya menjadi hambatan utama pemenuhan tenaga medis di Bumi Etam.
Ia meminta pemerintah daerah mengambil langkah terobosan agar tidak terus bergantung pada mekanisme pusat yang dinilainya terlalu birokratis.
“Persoalannya bukan semata-mata pada jumlah dokter yang tersedia, tetapi juga pada sistem perekrutan yang terlalu panjang dan kompleks,” katanya.
“Ketika daerah membutuhkan tenaga medis segera, proses administratif justru menjadi kendala utama,” tegas Sarkowi, Jumat, 8 Agustus 2025.
Menurutnya, sistem rekrutmen yang masih terpusat dan melibatkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sering menghambat respons cepat, terutama untuk memenuhi kebutuhan di wilayah terpencil, tertinggal, dan perbatasan (3T).
Padahal, Pemprov Kaltim telah membuka formasi khusus bagi dokter spesialis agar bertugas di daerah tersebut.
“Kondisi ini cukup memprihatinkan. Meski formasi dibuka secara khusus untuk wilayah tertentu, minat pendaftar tetap tidak meningkat,”
“Ini bisa jadi karena lokasi penempatan yang dianggap kurang menarik, atau karena prosesnya terlalu panjang dan menyulitkan,” ujarnya.
Politisi asal Golkar itu menilai perlu ada reformasi menyeluruh pada pola perekrutan, termasuk kebijakan afirmatif bagi lulusan kedokteran asal daerah 3T.
Ia optimis, keterikatan emosional dengan kampung halaman akan membuat mereka lebih bertahan mengabdi.
“Anak-anak dari daerah 3T umumnya memiliki keterikatan emosional yang kuat dengan kampung halamannya. Jika diberikan afirmasi dan didukung pelatihan serta pembinaan yang memadai, mereka cenderung lebih bertahan untuk mengabdi di sana,” terangnya.
Ia juga mendorong peran Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman untuk menciptakan skema rekrutmen berbasis daerah yang sesuai dengan kebutuhan Kaltim.
Program bantuan pendidikan seperti Gratispol, lanjutnya, sebaiknya diarahkan untuk mencetak tenaga medis yang siap bertugas di wilayah terpencil.
Sarkowi menegaskan bahwa tanggung jawab mencetak tenaga kesehatan tidak hanya berada di pundak pemerintah, tetapi juga masyarakat.
“Apabila kita terus bergantung pada skema pusat yang birokratis, maka persoalan ini akan terus berlarut,” katanya.
“Diperlukan terobosan dan inisiatif dari pemerintah daerah agar solusi bisa segera diwujudkan,” pungkasnya.
DPRD Kaltim, tambahnya, berkomitmen mendorong kebijakan afirmatif dan penganggaran terarah demi mempercepat pemerataan tenaga kesehatan, agar seluruh masyarakat termasuk yang tinggal di pelosok mendapatkan layanan medis yang setara.
