Balikpapan, infosatu.co – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud menegaskan pentingnya kolaborasi erat antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di wilayah terluar dan pedalaman yang masih terisolasi.
Hal itu ia sampaikan saat menyambut rombongan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di VIP Room Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan, Balikpapan, pada Senin pagi, 28 Juli 2025.
Kunjungan kerja ini menjadi bagian dari agenda strategis nasional dalam meninjau kesiapan infrastruktur transportasi yang menghubungkan Kalimantan Timur ke kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dengan semakin dekatnya target operasional IKN, perhatian terhadap infrastruktur penunjang menjadi semakin urgen, tak hanya di sekitar inti kawasan IKN, tetapi juga pada jalur-jalur logistik di daerah pinggiran.
Di hadapan para anggota legislatif, Rudy Mas’ud yang dikenal pula dengan julukan Harum mengangkat kondisi terkini di dua wilayah yang menjadi perhatian utamanya, seperti Mahakam Ulu dan Kutai Barat.
Kedua daerah ini, menurut Rudy Mas’ud masih mengalami keterisolasian akibat terbatasnya akses jalan darat.
Situasi ini berdampak langsung terhadap perekonomian lokal, utamanya dalam bentuk harga bahan pokok yang jauh melampaui harga pasar normal.
“Jalan yang baik di perbatasan akan membantu masyarakat kita di sana. Sebab harga bahan-bahan pokok sangat mahal karena faktor transportasi,” ujarnya di hadapan rombongan Komisi V yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi, Andi Iwan Darmawan Aras.
Dalam agenda kunjungan yang dijadwalkan selama dua hari tersebut, para anggota DPR RI tidak hanya akan meninjau ruas tol yang menjadi akses utama ke IKN dari arah barat, tetapi juga melihat langsung progres pembangunan rumah susun di kawasan IKN serta kesiapan Bandara VVIP IKN yang tengah dikebut pembangunannya.
Turut mendampingi Gubernur dalam penyambutan, antara lain Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo, jajaran pimpinan instansi vertikal, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Kunjungan kerja Komisi V ini dinilai strategis bukan hanya dari sisi politik, tetapi juga ekonomi. Kalimantan Timur selama ini menjadi salah satu provinsi dengan kontribusi terbesar terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Pulau Kalimantan.
Tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Kaltim tercatat sebesar 6,17 persen, mengungguli rata-rata pertumbuhan nasional yang berada di kisaran 5,03 persen.
Namun, angka pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan pembangunan.
Sektor pemerintahan, konstruksi, dan industri pengolahan memang menunjukkan performa tinggi, terutama di kota-kota besar seperti Balikpapan dan Samarinda.
Sementara itu, kawasan perbatasan dan pedalaman seperti Mahakam Ulu masih tertinggal jauh, baik dalam aspek konektivitas maupun ketersediaan infrastruktur dasar.
Situasi tersebut mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas utama dalam perencanaan jangka menengah.
Gubernur Rudy Mas’ud menegaskan bahwa keberadaan jalan dan jembatan yang layak bukan hanya soal memperlancar arus logistik, tetapi juga sebagai upaya mengangkat taraf hidup masyarakat yang selama ini tertinggal dalam arus pembangunan.
“Tanpa infrastruktur yang memadai, kita tidak mungkin bisa bicara tentang pemerataan,” kata Rudy Mas’ud.
Badan Pusat Statistik mencatat bahwa Kalimantan Timur menyumbang hampir 50 persen dari total PDRB wilayah Kalimantan. Namun, pertumbuhan pada Triwulan I 2025 mengalami perlambatan signifikan dan hanya berada di angka 4,08 persen.
Penurunan ini menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk mengakselerasi pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada kota-kota besar, tetapi juga menjangkau kawasan hinterland.
Melalui kunjungan Komisi V ini, diharapkan terjadi peningkatan komitmen pemerintah pusat untuk mendukung pembangunan infrastruktur di Kalimantan Timur, baik dalam bentuk tambahan alokasi anggaran maupun penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Gubernur berharap agar kunjungan ini bukan sekadar seremoni, melainkan awal dari langkah konkret dalam memperkecil ketimpangan pembangunan antarwilayah.
“Kami berharap dukungan DPR RI dalam mendorong pemerintah pusat agar pembangunan di Kaltim dapat menjangkau semua lapisan dan wilayah,” pungkasnya. (Adv/Diskominfokaltim).
Editor : Nur Alim
