Samarinda, infosatu.co – Permasalahan bantuan pendidikan dan sarana ibadah menjadi sorotan warga RT 23 dan RT 29 Kelurahan Sungai Dama, saat menerima kunjungan reses Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono.
Warga mengeluhkan masih adanya pungutan untuk seragam meskipun program seragam gratis telah berjalan.
“Seragam itu hak semua pelajar dan mahasiswa. Kita ingin tak ada lagi beban biaya tambahan bagi orang tua,” ujar Sapto dalam resesnya, Kamis, 3 Juli 2025.
Menanggapi hal itu, Sapto menyatakan bahwa aduan tersebut akan ditindaklanjuti ke Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim.
Ia juga menegaskan bahwa pendataan akan dilakukan oleh ketua RT agar distribusi bantuan lebih tepat sasaran.
Selain itu, ia juga menyampaikan kesediaannya membantu perbaikan masjid menggunakan dana pribadi, karena baginya sarana ibadah adalah kebutuhan utama masyarakat.
“Masalah ibadah ini tidak bisa ditawar. Pemerintah dan kita semua harus berperan aktif,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, salah satu warga yang juga Mahasiswa Universitas Mulawarman menyampaikan belum mendapatkan manfaat Gratispol sejak masuk kuliah tahun 2024.
Menanggapi hal itu, Sapto menjelaskan bahwa program tersebut masih dalam transisi pemerintahan dan akan ditingkatkan pada tahun anggaran mendatang.
“Gratispol memang fokus ke mahasiswa baru. Tapi 2026, insya Allah seluruh angkatan sudah tercover. Kita akan pastikan itu,” ujar Sapto.
Sapto pun mengajak seluruh Ketua RT untuk aktif melakukan pendataan agar program bantuan, baik pendidikan maupun keagamaan, bisa tepat sasaran.
Ia menegaskan bahwa reses bukan sekadar formalitas, tapi benar-benar menjadi wadah menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.
“Kalau ada yang belum dapat seragam atau masjidnya butuh bantuan, sampaikan saja. Kita cari jalannya bareng-bareng. Tugas kami ini memang mendengar dan mencari solusi,” pungkasnya.
