Samarinda, infosatu.co – Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur (Kaltim) akan segera terlibat dalam upaya penanganan kerusakan jalan di sejumlah titik strategis di wilayah Kalimantan Timur (Kaltim).
Hal ini menyusul pertemuan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dody Hanggodo.
Langkah ini merupakan respons atas kondisi jalan nasional di provinsi tersebut yang dilaporkan mengalami kerusakan parah dan membutuhkan penanganan segera dari pemerintah pusat.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Kerja Menteri PU, Jalan Pattimura, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu, Rudy Mas’ud menyampaikan laporan lengkap mengenai kondisi jalan nasional yang tersebar di jalur tengah, barat, utara hingga selatan Kalimantan Timur.
Ia menggarisbawahi bahwa kerusakan tidak hanya menyulitkan mobilitas masyarakat, tetapi juga berdampak pada rantai distribusi ekonomi dan pembangunan kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Insyaallah, masyarakat Kalimantan Timur yang jalannya hari ini rusak parah, ke depan akan segera kita benahi bersama Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur,” ujarnya di Jakarta, Selasa 1 Juli 2025.
Ia menyampaikan langsung kondisi nyata yang ia temui saat melakukan kunjungan kerja ke Kutai Barat (Kubar).
Ia mengungkapkan bahwa jalur perbatasan antara Kutai Kartanegara (Kukar) dan Kubar hingga Barong Tongkok, ibu kota Kubar, mengalami kerusakan cukup parah dan perlu segera dilakukan pemeliharaan intensif.
Mengacu pada temuan lapangan tersebut, Gubernur meminta pemerintah pusat untuk membuka blokir anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun 2025 sebesar Rp129 miliar yang direncanakan untuk perbaikan ruas jalan Kukar-Kubar.
Selain itu, ia juga mendorong agar program multi years contract (MYC) Kementerian PUPR senilai Rp425,8 miliar tetap berjalan tanpa hambatan, sesuai dengan rencana pelaksanaan dari Agustus 2025 hingga Agustus 2027.
Permintaan itu tidak hanya terbatas pada wilayah tengah dan barat. Harum juga menyinggung kondisi jalan di wilayah utara.
Mulai dari Samarinda, Bontang, Kutai Timur hingga Berau, serta jalur selatan yang menghubungkan Penajam hingga Kabupaten Paser, berbatasan langsung dengan Kalimantan Selatan.
Semua jalur tersebut, menurutnya, harus mendapatkan perhatian yang proporsional dari pemerintah pusat, mengingat Kaltim merupakan lokasi pembangunan IKN dan salah satu penyumbang utama pendapatan negara dari sektor sumber daya alam.
“Pak Menteri, terima kasih banyak atas dukungannya,” tutur Harum, mengapresiasi komitmen pemerintah pusat dalam menangani persoalan infrastruktur jalan di daerahnya.
Dalam kesempatan berbeda, Rudy Mas’ud sempat menyampaikan analisis penyebab kerusakan jalan yang meluas di sejumlah kawasan di Kaltim.
Menurutnya, kerusakan tersebut bukan disebabkan oleh aktivitas perkebunan kelapa sawit seperti yang selama ini diasumsikan, melainkan karena intensitas dan beban berat kendaraan alat berat milik perusahaan tambang yang melintasi jalan umum.
Untuk itu, ia langsung berkoordinasi dengan Kapolda Kaltim guna mencari solusi jangka pendek dan jangka panjang. Salah satunya adalah larangan penggunaan jalan raya oleh angkutan alat berat, yang dinilai menyumbang kerusakan signifikan pada struktur jalan.
Rudy Mas’ud menyebutkan secara teknis, tonase angkutan alat berat sangat membebani badan jalan.
Trailer atau long bed saja bisa mencapai 20 ton. Jika ditambahkan dengan PC 210 seberat 21 ton, maka total tonase mencapai 40 ton.
Beban tersebut bahkan bisa meningkat hingga 60 ton jika yang diangkut adalah PC 400, alat berat yang lebih besar.
Ia menegaskan, selama alat berat ini tetap diangkut melalui jalur darat, maka sepanjang itulah jalan akan terus mengalami degradasi struktur.
Menteri PUPR Dody Hanggodo merespons positif permintaan yang diajukan Gubernur Kaltim.
Ia memastikan dukungan penuh dari kementeriannya untuk mempercepat perbaikan jalan demi meningkatkan konektivitas dan mendukung pembangunan berkelanjutan di provinsi tersebut.
“Insyaallah kita support Pak Gubernur untuk kemaslahatan seluruh rakyat Kaltim,” ucap Dody.
Ia juga meminta jajaran pemerintah provinsi tetap menjaga komunikasi intensif dengan pihak kementerian guna memastikan tindak lanjut atas seluruh aspirasi dan kebutuhan yang telah disampaikan.
Tak hanya soal jalan, Dody menambahkan bahwa pihaknya juga siap membantu Kaltim dalam merealisasikan program swasembada pangan, sebagai bagian dari langkah strategis memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat Kaltim dan Ibu Kota Nusantara ke depan.
“Tetap koordinasi Pak Gubernur, jalan dan irigasi harus kita prioritaskan untuk mendukung swasembada pangan,” tegasnya.
Dengan langkah cepat dan komunikasi aktif antara pemerintah daerah dan pusat tersebut, Rudy Mas’ud berharap percepatan pembangunan infrastruktur dasar di Kalimantan Timur dapat terlaksana secara merata.
Baik untuk kepentingan lokal maupun nasional dalam mendukung eksistensi IKN sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia. (Adv/Diskominfokaltim)
Editor : Nur Alim
