Samarinda, infosatu.co – Kebingungan terkait program bantuan pendidikan tinggi “Gratispol” masih terjadi di kalangan masyarakat dan mahasiswa Kalimantan Timur (Kaltim).
Sarkowi, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, meminta Pemerintah Provinsi segera membuka kanal komunikasi interaktif yang memungkinkan publik mengajukan pertanyaan secara langsung.
Itu terungkap dari Dialog Publik “Ngobrol Santai Perkara Isu: Arah Baru Pembangunan Pendidikan Kaltim” yang digelar di Teras Samarinda,
Sarkowi juga menyoroti simpang siurnya informasi tentang syarat, mekanisme pencairan, dan cakupan bantuan penerima.
Menurutnya, hal ini menimbulkan kebingungan dan bahkan kekhawatiran di tengah mahasiswa dan calon penerima.
“Persoalan di Gratispol ini sebetulnya ada pada Informasi yang simpang siur. Harusnya akses dibuka seluas-luasnya,” katanya.
“Masyarakat, terutama mahasiswa, perlu tahu mekanisme yang jelas. Jangan hanya ‘katanya-katanya’,” kata Sarkowi, Senin, 30 Juni 2025.
Ia menjelaskan bahwa Pergub tentang Bantuan Pendidikan Perguruan Tinggi sudah disahkan, tetapi belum efektif dikomunikasikan.
Banyak masyarakat masih belum jelas mengenai proses pendaftaran, pihak penyeleksi, perbedaan antara BKT lama dan penerima baru, hingga akses pendanaan bagi pelajar dari keluarga kurang mampu.
Untuk mengatasi kebingungan, Sarkowi memberikan saran konkret, Pemprov Kaltim perlu mengadakan sesi live interaktif melalui TikTok, Instagram Live, hingga YouTube Livestream sebagai forum tanya jawab langsung dari publik ke perwakilan Dinas Pendidikan dan Biro Kesra.
“Sekarang ini dunia mahasiswa ada di media sosial. Saya sarankan, Pemprov bikin live tiktok atau Instagram, buka tanya jawab. Itu jauh lebih efektif daripada nunggu orang datang ke kantor,” ujarnya.
Publik bisa langsung bertanya tentang status kelayakan, batasan geografis dan ekonomi, serta mekanisme pencairan BKT.
Pemprov bisa merespons klarifikasi real-time, menghindari spekulasi dan kekhawatiran di media sosial.
Transparansi meningkat dan data terkait penerima dapat diumumkan secara publik melalui kanal resmi.
Lebih lanjut, Sarkowi juga menegaskan bahwa transparansi informasi bukan hanya soal teknis, tetapi merupakan prinsip pemerintahan daerah modern, sekaligus bagian integritas kebijakan publik.
“Kita jangan biarkan orang bertanya-tanya dan akhirnya bikin asumsi sendiri. Sosialisasi itu bukan hanya tugas teknis, tapi bagian dari pelayanan publik,” tegasnya.
Sarkowi menekankan bahwa langkah ini perlu demi mencegah isu negatif yang tidak berdasar berkembang.
Ia mengimbau agar masyarakat, khususnya mahasiswa, membaca Pergub itu sendiri sebelum berasumsi, sehingga diskursus publik berjalan objektif dan konstruktif.
“Ayo, dibaca dulu Pergub-nya, baru kita diskusi. Kalau ada masalah pelaksanaan, kita evaluasi bersama. Tapi jangan gegabah,” pungkasnya.
