PPU, infosatu.co – Ancaman terhadap ketersediaan pangan di Kalimantan Timur (Kaltim) kian nyata.
Hal ini seiring dengan terus berlanjutnya praktik alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan non-produktif.
Menyikapi hal ini, Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menegaskan bahwa praktik tersebut tak boleh lagi dibiarkan terjadi secara masif.
Dalam kunjungannya ke kawasan sentra pertanian tanaman pangan di Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) baru-baru ini, Rudy Mas’ud mengingatkan para petani.
Kata Gubernur, betapa pentingnya mempertahankan lahan pertanian sebagai aset strategis untuk menjamin ketersediaan pangan jangka panjang.
“Kita tidak bisa membiarkan lahan-lahan produktif ini beralih fungsi begitu saja. Ini aset vital untuk menjamin ketersediaan pangan kita kelak,” tegasnya.
Kehadiran Rudy Mas’ud saat itu mendampingi Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, dalam rangka meninjau langsung kondisi pertanian di wilayah yang selama ini dikenal sebagai salah satu lumbung padi di Kalimantan Timur.
Ia menekankan bahwa perlindungan terhadap lahan pertanian bukan sekadar isu agraria, melainkan bagian dari strategi besar menjaga ketahanan pangan daerah.
Untuk itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen memberi dukungan penuh kepada para petani agar tidak tergoda mengubah fungsi lahan demi keuntungan sesaat.
“Pemerintah Provinsi Kaltim terus berkomitmen menjaga lahan pertanian dan mencari solusi komprehensif agar petani tetap sejahtera tanpa harus mengalihfungsikan lahannya,” tuturnya.
Rudy Mas’ud juga mengungkap bahwa pemerintah pusat telah menargetkan Kaltim sebagai salah satu provinsi yang harus mampu mewujudkan swasembada pangan dalam waktu singkat.
“Kita hanya diberi waktu enam bulan ke depan dan swasembada pangan sudah harus kita wujudkan,” tuturnya.
Target ambisius ini didukung langsung oleh Kementerian Pertanian.
Menteri Andi Amran Sulaiman bahkan meminta Kalimantan Timur menyiapkan sedikitnya 20.000 hektare lahan untuk mendukung program swasembada tersebut.
Pemerintah provinsi telah merespons dengan menyiapkan dua titik lahan: 18.000 hektare di Kabupaten Kutai Timur dan 12.000 hektare di Kutai Kartanegara.
“Pak Mentan siap memberikan pompa berapapun diperlukan, termasuk menyiapkan berbagai keperluan mesin mekanis modern. Menanam padi pun sudah pakai drone besar. Bahkan pemupukannya pun keren pokoknya,” ucap Rudy Mas’ud optimis.
Namun demikian, tidak semua lahan yang direncanakan berada di luar kawasan kehutanan.
Untuk itu, Rudy Mas’ud meminta agar Dinas Pertanian dan Dinas Kehutanan bersinergi membuka akses lahan yang berada di dalam kawasan tersebut.
Bila target 20.000 hektare belum tercapai, Pemprov Kaltim akan menelusuri kembali potensi lahan dari program cetak sawah yang dilakukan sebelum tahun 2016.
Sementara itu, Bupati Penajam Paser Utara, Mudiyat Noor, menyampaikan keprihatinannya atas makin menyusutnya luas sawah akibat alih fungsi menjadi kebun kelapa sawit.
Ia mengusulkan agar segera disusun peraturan daerah yang secara khusus melindungi lahan produktif.
“Ijin Pak Gubernur, kita harus punya perda perlindungan lahan agar lahan-lahan produktif kita tidak beralih fungsi,” pintanya.
Menurutnya, puluhan hingga ratusan hektare sawah setiap tahun berganti wajah menjadi kebun sawit.
Fenomena ini bukan hanya disebabkan oleh tekanan ekonomi, tetapi juga minimnya perlindungan regulatif bagi petani.
“Seperti Bapak Menteri dan Pak Gubernur lihat. Sawah kami sudah dikelilingi tanaman kelapa sawit. Pemiliknya ya para petani kami juga. Dulu petani sawah, sekarang mereka jadi petani sawit,” jelasnya.
Selain regulasi, Mudiyat menilai para petani di daerahnya sangat membutuhkan dukungan konkret dari pemerintah, baik dalam bentuk akses permodalan, alat mesin pertanian, hingga kemudahan pemasaran hasil panen.
“Pemerintah harus hadir di tengah petani kita dan bersama-sama menciptakan ketahanan pangan Kaltim,” tutupnya. (Adv/Diskominfokaltim)
Editor : Nur Alim
