Samarinda, infosatu.co – Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menyampaikan sejumlah catatan kritis dan masukan terhadap nota penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim tahun 2025-2029.
Pandangan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-16 yang digelar pada Senin, 2 Juni 2025 di Gedung B DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda.
Juru Bicara Fraksi Gerindra, Reza Pahlevi, menekankan bahwa perencanaan pembangunan bukan sekadar daftar program yang akan dikerjakan besok.
Tetapi harus dimulai dari visi yang jelas untuk masa depan, baru kemudian diturunkan menjadi langkah-langkah strategis.
“Perencanaan adalah proses menentukan arah masa depan yang kemudian diikuti dengan penentuan langkah konkret untuk mencapainya,” tegas Reza.
Terkait dua program unggulan gubernur-wakil gubernur, yaitu GratisPol (program pendidikan gratis) dan JustPol (program pembangunan berkeadilan), Fraksi Gerindra mengapresiasi inisiasi tersebut.
Namun menilai belum ada kejelasan mengenai bagaimana program-program itu dioperasionalkan dalam struktur pemerintahan.
“Kami belum melihat penjabaran program unggulan itu di dalam urusan pemerintahan, program atau kegiatan yang spesifik, serta perangkat daerah mana yang bertanggung jawab mengampunya. Ini perlu kejelasan,” ujar Reza.
Fraksi Gerindra juga meminta proyeksi kapasitas fiskal bersih yakni anggaran yang bisa benar-benar dibelanjakan untuk pembangunan setelah dikurangi belanja wajib.
Ini dinilai penting untuk memastikan program-program yang ditetapkan dapat direalisasikan dengan anggaran yang tersedia.
Dalam pandangannya, Fraksi Gerindra juga mengingatkan bahwa pembangunan tidak boleh hanya bergantung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana transfer pusat.
Tetapi harus kreatif menggali potensi sumber pembiayaan lain yang sah menurut undang-undang.
Mereka juga menyoroti persoalan klasik ketimpangan distribusi ekonomi dan tingginya angka kemiskinan di Kaltim.
Meskipun provinsi ini mencatat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tertinggi di regional Kalimantan.
“PDRB tinggi tidak otomatis menurunkan angka kemiskinan. Ini berarti ada masalah struktural yang harus dibenahi dalam strategi pembangunan,” katanya.
“Pemerintah harus merumuskan kebijakan yang menyentuh langsung pada penurunan kemiskinan dan pengangguran,” ungkap Reza.
Transformasi ekonomi yang dicanangkan dalam RPJMD juga dinilai masih lemah.
Fraksi Gerindra meminta agar sektor-sektor seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan diperkuat agar kontribusinya terhadap ekonomi daerah meningkat, terutama di wilayah yang kontribusinya masih rendah seperti Mahakam Ulu.
“Distribusi ekonomi masih terkonsentrasi di lima daerah. Pemerintah harus meningkatkan pembangunan infrastruktur secara merata di seluruh kabupaten dan kota, termasuk jalan, jembatan, irigasi, hingga pengendalian banjir,” ujar Reza.
Ia juga menyoroti perlunya penguatan reformasi birokrasi. Ia meminta adanya evaluasi serius terhadap pelaksanaan roadmap reformasi birokrasi serta target indeks kinerja birokrasi yang selama ini dinilai belum optimal.
Lebih lanjut, Fraksi Gerindra menegaskan dukungannya terhadap tujuan pembangunan dalam RPJMD 2025-2029 namun mendorong pembahasan lebih lanjut dilakukan secara detail oleh Panitia Khusus DPRD untuk memastikan bahwa dokumen ini benar-benar dapat dijalankan dengan baik.
