Samarinda, infosatu.co – Rapat Paripurna ke-16 DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) di Kantor DPRD Kaltim untuk menampung pandangan umum fraksi-fraksi partai politik yang ada.
Rapat Paripurna tersebut berlangsung di Gedung B Kantor DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, pada Senin, 2 Juni 2025.
Salah satunya yaitu Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kaltim tahun 2025-2029.
Sulasih, juru bicara Fraksi PKB, menegaskan bahwa fraksinya sangat mengapresiasi komitmen Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji dalam meningkatkan kualitas sumber daya pemuda serta prestasi budaya dan olahraga di Kaltim.
“Pemuda merupakan bagian krusial dalam pembangunan daerah yang baru dimasukkan dalam RPJMD periode ini,” terangnya.
Lebih lanjut, Fraksi PKB meminta pemerintah daerah menyiapkan kebijakan dan regulasi yang terstruktur dan berpihak kepada masyarakat, terutama dalam menghadapi enam permasalahan pembangunan yang telah diidentifikasi dalam nota penjelasan.
Fraksi PKB juga mendorong agar target penurunan tingkat kemiskinan dilakukan secara signifikan dengan harapan kemiskinan bisa ditekan di bawah 1 persen pada tahun 2030, lebih ambisius dari target dalam dokumen RPJMD yang berkisar 1,75-2,37 persen.
“PKB mendukung pemberian akses pendidikan gratis dari SMA sampai perguruan tinggi, namun perlu solusi agar lulusan dari perguruan tinggi dapat terserap pasar kerja dengan baik,” ungkap Sulasih.
“Pemerataan jumlah sekolah juga jadi perhatian utama, untuk menghindari ketimpangan, khususnya antara SMP dan SMA,” sambungnya.
Sulasih juga menyoroti pentingnya peningkatan sarana dan prasarana pendidikan untuk menaikkan akreditasi sekolah di Kaltim.
Saat ini, persentase sekolah dengan akreditasi A baru mencapai 34,55 persen.
Fraksi PKB menekankan pula pentingnya pembangunan infrastruktur di bidang pendidikan sebagai bagian dari misi pembangunan menengah daerah untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan sejahtera.
Selain itu, PKB juga mendesak pemerintah untuk lebih memperhatikan dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan batu bara, khususnya soal reklamasi dan pasca-tambang.
“Kami juga menuntut jaminan perlindungan hak masyarakat asli dan lokal di Kaltim khususnya yang tinggal di sekitar IKN (Ibu Kota Nusantara),” ungkapnya.
Hal ini selaras dengan misi pembangunan yang berfokus pada penguatan budaya dan kehidupan beragama.
Selain itu, menanggapi program pemerintah seperti JOSPOL dan GRATISPOL, Fraksi PKB mengingatkan pentingnya penyediaan listrik di 110 desa yang belum teraliri listrik agar program dapat berjalan maksimal.
“Persoalan banjir jangan lupa, juga menjadi perhatian khusus karena melanda 10 kabupaten/kota di Kaltim dan berdampak signifikan terhadap kerugian ekonomi dan kesehatan masyarakat,” ujar Sulasih.
Fraksi PKB juga menegaskan dukungan terhadap pemberdayaan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian daerah dengan meminta pemerintah memberikan pelatihan, pendampingan, peralatan dan bantuan modal.
Selain itu, PKB juga mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPRD untuk mempercepat pembahasan dan pengesahan Ranperda RPJMD Kaltim 2025-2029.
Rapat paripurna ini menandai langkah penting dalam penyusunan RPJMD yang menjadi acuan pembangunan provinsi selama lima tahun ke depan.
