Samarinda, infosatu.co – Tradisi wisuda bagi siswa SD hingga SMA kembali menuai sorotan, terutama terkait mahalnya biaya dan bentuk perayaan yang dinilai berlebihan.
Menanggapi hal ini, anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sarkowi V Zahry, mendorong adanya regulasi khusus untuk mengatur pelaksanaan wisuda agar tidak menyimpang dari esensi pendidikan.
Sarkowi menegaskan bahwa wisuda tidak boleh menjadi beban finansial bagi orang tua.
Ia meminta agar sekolah merancang acara dengan lebih sederhana dan tetap bermakna.
“Prinsipnya, jangan sampai program wisuda itu membebani pembiayaan orang tua. Kan tidak semua orang tua mampu,” ujarnya, Rabu, 28 Mei 2025.
Sarkowi juga menyadari bahwa banyak orang tua yang merasa keberatan dengan biaya wisuda, namun enggan menyuarakan penolakan karena takut dianggap tidak mendukung.
Hal ini bisa menyebabkan tekanan sosial dan bahkan memicu orang tua berutang demi membiayai acara tersebut.
“Sekarang ini kalau tidak ada imbauan seperti itu, dikhawatirkan tetap dilaksanakan dan para orang tua dianggap setuju. Padahal bisa saja mereka keberatan tapi tidak enak, bahkan sampai cari utang demi wisuda anaknya,” ungkapnya.
Ia mengusulkan agar pelepasan siswa dilakukan dengan pendekatan yang lebih inklusif, seperti menggunakan aula atau halaman sekolah, alih-alih menyewa hotel atau tempat mewah.
Hal ini untuk menjaga makna perpisahan tetap ada, tanpa mengorbankan kondisi ekonomi keluarga siswa.
Selain aspek biaya, Sarkowi juga menyoroti konten acara wisuda yang kadang tak mencerminkan nilai-nilai pelajar.
Musik keras hingga aksi joget yang melibatkan guru turut menjadi perhatian, terutama karena video semacam itu kerap viral di media sosial.
“Sekarang banyak juga yang bukan di hotel tapi di lapangan terbuka, membunyikan musik keras, bahkan joget-joget yang tidak menunjukkan sebagai insan pelajar. Fatalnya, kadang gurunya juga ikut,” katanya.
Sebagai langkah konkret, ia mendorong Pemerintah Provinsi Kaltim untuk menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) tentang pelaksanaan wisuda sekolah. Aturan ini diharapkan menjadi rambu teknis bagi sekolah dan komite agar kegiatan tidak keluar jalur dan tetap menjunjung nilai pendidikan.
“Saya menyarankan supaya ada Pergub yang mengatur itu. Supaya ada rambu-rambunya, meskipun diperbolehkan, asal tidak memberatkan,” tegas Sarkowi.
Ia menutup dengan menekankan pentingnya komunikasi terbuka antara pihak sekolah dan komite dalam merancang acara tersebut.
“Silakan dirancang, termasuk pembiayaannya, tapi kuncinya adalah kesepakatan bersama dan jangan sampai ada unsur paksaan,” tutupnya.
