Samarinda, infosatu.co – Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas sisa dana Beasiswa Kaltim Tuntas (BKT) sebesar Rp3,5 miliar untuk periode 2020–2023 mendapat perhatian dari DPRD Kaltim.
Sekretaris Komisi IV Darlis Pattalongi memastikan dana tersebut tidak akan mengendap dan akan dimanfaatkan kembali.
“Ini bukan karena penyalahgunaan, tapi akibat perubahan orientasi kebijakan dari kepala daerah sebelumnya,” ungkapnya Jumat, 23 Mei 2025.
Ia menjelaskan bahwa gubernur sebelumnya lebih fokus pada pemberian beasiswa langsung.
Sedangkan saat ini, fokus pemerintahan Gubernur Rudy Mas’ud adalah membantu mahasiswa melalui skema pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT).
“Sisa anggaran itu akan kita sesuaikan dengan kebijakan baru, dan dimasukkan dalam anggaran perubahan tahun ini,” jelasnya.
Rencana penggunaan kembali dana tersebut sudah dibahas bersama jajaran pemprov.
Dana akan dialokasikan untuk membiayai UKT mahasiswa baru yang diterima di perguruan tinggi di Kaltim mulai semester pertama.
“Targetnya, program ini bisa bergulir mulai September 2025. Jadi, anggaran itu akan kita gunakan melalui program Gratispol,” terang Darlis.
Ia menekankan bahwa perubahan ini hanyalah penyesuaian bentuk bantuan, bukan pengurangan manfaat.
Dukungan untuk mahasiswa tetap menjadi prioritas.
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timu, Dasmiah, mengatakan keberadaan regulasi ini menjadi titik balik penting dalam pelaksanaan Gratispol, setelah sebelumnya terganjal di meja Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia.
Persetujuan dari pemerintah pusat menjadi langkah krusial yang membuka keran pelaksanaan teknis di tingkat daerah.
Untuk tahun anggaran 2025, Pemprov Kaltim menetapkan bahwa bantuan pendidikan gratis akan difokuskan pada 30.943 mahasiswa baru yang memulai perkuliahan di semester ganjil tahun ajaran 2025/2026.
Jumlah ini meliputi mahasiswa dari berbagai jenjang pendidikan tinggi dan menjadi prioritas dalam tahap awal pelaksanaan.
Tak berhenti di situ, Dasmiah mengungkapkan bahwa pada semester genap tahun yang sama, cakupan bantuan ini akan diperluas hingga mencakup 85 ribu mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta di Kalimantan Timur, selama memenuhi kriteria yang telah ditentukan.
Perluasan program ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong akses pendidikan yang lebih merata dan inklusif.
Bahkan, Dasmiah memperkirakan jumlah penerima manfaat akan terus bertambah seiring waktu.
“Kita prediksi kuotanya meningkat sekitar tiga persen setiap tahun, dan bisa saja melampaui angka itu,” ujarnya optimistis.
Lebih dari sekadar angka, program pendidikan gratis ini diposisikan sebagai strategi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Timur.
