Samarinda, infosatu.co – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Muhammad Husni Fahrudin, yang akrab disapa Ayyub menyampaikan bahwa Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menjadi salah satu lokasi utama dalam program swasembada pangan di Kaltim.
Ia menilai bahwasanya Kukar memang memiliki potensi lahan pertanian yang luas dan strategis untuk mendukung ketahanan pangan daerah.
“Kukar memang menjadi lahan pertanian yang penting. Pak Gubernur bahkan sudah berdiskusi dengan saya dan Ketua Komisi IV DPR RI Zulkifli Hasan di Tenggarong Seberang untuk mengembangkan pertanian skala luas di sana, selain di PPU,” tuturnya, Senin, 26 Mei 2025.
Menurutnya, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) juga menjadi wilayah penting karena memiliki bentang daratan yang luas untuk dikembangkan sebagai lahan pertanian produktif.
“Kita menargetkan lahan-lahan kritis di Kukar untuk diubah menjadi lahan pertanian. Sudah ada pembicaraan dengan para pengusaha pertambangan untuk mengembalikan lahan bekas tambang yang kritis menjadi lahan produktif,” jelasnya.
Meski begitu, Ayyub mengakui reklamasi lubang tambang memiliki tantangan tersendiri.
Oleh karena itu, pemerintah akan melakukan pemetaan agar lubang tambang yang sulit direklamasi tidak dijadikan lahan pertanian, melainkan mungkin difungsikan sebagai destinasi wisata atau tujuan lain.
“Persoalan reklamasi ini memang kompleks, sampai ada beberapa kasus hukum yang sedang ditangani. Itu jadi perhatian serius kami,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Ayyub menjelaskan DPRD Kaltim bersama Pemprov Kaltim terus melakukan rapat kerja guna membahas temuan di masyarakat dan upaya percepatan program swasembada pangan.
“Kalau tidak ada percepatan, persoalan lama yang terjadi lima tahun lalu mungkin tidak akan selesai lima tahun ke depan,” katanya.
Ia juga menyebut program-program seperti gratis Politeknik dan Jogja Politeknik (Jospol) mampu memangkas dana besar, sehingga intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian, perkebunan, dan perikanan menjadi sangat penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kita terus berkoordinasi dengan Pemprov agar pengembangan sektor pertanian ini berjalan optimal,” pungkasnya.
