Samarinda, infosatu.co – Ketimpangan infrastruktur dasar di Kutai Timur (Kutim) menjadi sorotan tajam anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Apansyah.
Ia menyebut jalan utama rusak parah, jaringan listrik belum menjangkau semua desa, dan distribusi air bersih yang masih terbatas sebagai wajah nyata ketertinggalan pembangunan di daerah penghasil tambang itu.
Apansyah menyoroti kondisi jalan Sangatta-Bengalon yang kini hancur berat akibat dilewati kendaraan tambang bertonase besar milik PT Kaltim Prima Coal (KPC).
Jalur vital tersebut menjadi urat nadi transportasi warga dan aktivitas industri, namun tidak mendapat perawatan yang memadai.
“Ini sangat-sangat memprihatinkan,” ujarnya pada Jumat, 23 Mei 2025.
DPRD Kaltim, menurutnya, telah memanggil pihak KPC untuk meminta klarifikasi dan tanggung jawab.
Namun, perusahaan masih berdalih belum mengantongi izin resmi perbaikan karena proses administratif belum selesai.
“Mereka baru mendapat rekomendasi, tapi izinnya secara formal belum keluar,” jelasnya.
Ia menambahkan, kondisi infrastruktur serupa juga terjadi di banyak wilayah lain di Kutim.
Dari total 18 kecamatan, masih banyak desa belum memiliki jalan yang layak, belum mendapat pasokan air bersih yang stabil, serta belum tersambung jaringan listrik.
“Infrastruktur dasar adalah hak rakyat dan fondasi utama pembangunan berkelanjutan. Ketika hal mendasar saja belum merata, berarti ada yang salah dalam arah kebijakan,” tegas legislator dari Daerah Pemilihan Kutai Timur ini.
Meski demikian, Apansyah mengungkapkan harapan atas proyek jalur provinsi yang menghubungkan Kutai Timur dengan Berau.
Jembatan Nibung sebagai bagian dari proyek ini ditargetkan selesai tahun ini, dan jalurnya diharapkan terhubung penuh pada 2026.
Selain Kutim, ia juga menyoroti kondisi Kabupaten Berau dan Kota Bontang yang menghadapi persoalan infrastruktur serupa.
Di Bontang, banjir menjadi masalah tahunan akibat sistem drainase buruk. Hal ini telah dibahas dalam forum penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Berau dan Bontang pun tak luput dari persoalan. Ini bukan sekadar isu teknis, tapi krisis keadilan pembangunan,” ujarnya.
Sebagai anggota Komisi III DPRD Kaltim, Apansyah menekankan pentingnya keterlibatan perusahaan tambang dalam memelihara infrastruktur yang mereka manfaatkan. Ia menyebut jalur Sangatta-Rantau Pulung juga rusak berat dan luput dari perhatian.
Ketimpangan infrastruktur dasar di Kutim, menurutnya, adalah persoalan lama yang harus dijadikan prioritas utama.
“Kami memastikan akan terus mengawal isu ini agar pembangunan tidak lagi meninggalkan masyarakat di belakang,” tutupnya.
