Samarinda, infosatu.co – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Muhammad Faisal, menyampaikan bahwa akan ada internet gratis.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sudah menargetkan pemasangan internet gratis di 300-400 desa pada bulan Juni 2025 sebagai bagian dari proyek besar mencakup total 841 desa hingga akhir tahun depan.
Demikian Muhammad Faisal dalam keterangannya di ruang kerjanya di Kantor Diskominfo Kaltim, Jalan Basuki Rahmat, Samarinda, Senin 19 Mei 2025,
Faisal menguraikan bahwa proyek ini dibagi dalam dua tahap penganggaran.
“Untuk tahun 2025, di anggaran murni ini target kami 716 desa dan nanti di anggaran perubahan 125 desa. Anggarannya kalau di murni ini kisaran Rp8 miliar,” ungkapnya saat ditemui wartawan di ruang kerjanya pada Senin, 19 Mei 2025.
Pelaksanaan internet gratis ini akan berlangsung secara bertahap dan melibatkan tiga jalur utama pemasangan, bergantung pada kondisi geografis dan infrastruktur yang tersedia di masing-masing desa.
“Ketika dia mampu fiber optik kita pakai fiber optik karena itulah yang paling kuat, paling stabil dan murah,” katanya.
“Setelah itu baru kita gunakan wireless radio, mungkin kita pakai orbitnya Telkomsel,” tambahnya.
“Kalau sudah gak bisa semuanya baru kita gunakan starlink. Itu untuk beberapa titik yang memang kabel gak bisa dan radio juga gak bisa,” paparnya.
Sebagai langkah koordinasi, pada Kamis 15 Mei 2025 lalu, Pemerintah Provinsi Kaltim telah menandatangani nota kesepahaman dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk mengawal pelaksanaan program internet gratis ini.
Faisal menyebut dukungan dari pemerintah daerah sangat penting dalam memastikan distribusi yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
“Di Juni ini target saya sekitar 300-400 desa. Juli 400-500, Agustus begitu setiap bulan,” ucapnya, menyampaikan target progresif yang telah disusun secara berkala.
Penyediaan akses internet gratis ini akan difokuskan pada satu titik prioritas di setiap desa.
Sasaran utamanya adalah kantor desa, sebagai pusat pelayanan publik.
Namun, bila kantor desa telah memiliki jaringan internet, maka titik akses akan dialihkan ke fasilitas pelayanan dasar lainnya.
“Kalau kantor desanya sudah ada, titik ini kita larikan ke puskesmas pembantu (kesehatan). Kalau sudah ada juga, kita larikan ke sekolah (pendidikan). Kalau ini juga sudah ada baru kami rencananya masuk ke satu titik yang kita sebut creative hub village,” terangnya.
Faisal menjelaskan bahwa keberadaan creative hub village dimaksudkan untuk menyediakan ruang bersama yang dapat dimanfaatkan masyarakat desa dalam mengembangkan kapasitas digital mereka.
“Jadi ada satu tempat yang kita kasih akses internet bisa digunakan oleh warganya untuk peningkatan digitalisasi masyarakat di sana atau wifi di titik mana yang disepakati di desa,” sambungnya.
Lebih lanjut, ia juga menekankan pentingnya memahami perbedaan antara wilayah blank spot dan wilayah yang belum menerima fasilitas internet gratis.
Menurutnya, blank spot merupakan persoalan telekomunikasi nasional yang saat ini telah menjadi kewenangan pemerintah pusat.
“Blank spot dan internet gratis adalah dua hal berbeda karena blankspot larinya ke telekomunikasi.
Pos dan telekomunikasi, lanjutnya, sudah ditarik kewenangannya ke pusat,” katanya.
“Data memang mungkin 20 sampai 25 persen daerah blankspot di Kaltim. Itu ditangani Kementerian Kominfo. Nanti kami mau jumpa pers akhir bulan kali ya, sekaligus menjelaskan beberapa hal yang masih orang belum paham,” sambungannya.
Sebagai informasi, program internet gratis ini menjadi bagian dari upaya besar Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mendorong pemerataan akses digital hingga ke pelosok desa. (Adv/diskominfokaltim)
Editor : Nur Alim
