Kukar, infosatu.co – Proses pengangkatan dan pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) hingga kini masih belum menemui kejelasan. Meski ratusan tenaga PPPK telah dinyatakan lulus seleksi, mereka masih harus menunggu waktu pasti untuk menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan serta jadwal pelantikan.
Kondisi ini memicu pertanyaan dan kekhawatiran dari para calon pegawai yang merasa harapan mereka tertunda dalam ketidakpastian birokrasi.
Namun demikian, Bupati Kutai Kartanegara, Edi Damansyah, meminta agar seluruh tenaga PPPK yang telah dinyatakan lulus seleksi dapat menahan diri dan tetap bersabar.
Dalam pernyataannya pada Selasa, 6 Mei 2025, Bupati Edi menegaskan bahwa proses pengangkatan bukanlah tertunda akibat kelalaian pemerintah daerah, melainkan karena adanya proses pematangan mekanisme yang lebih terarah dan menyeluruh.
“Ini lagi dipersiapkan. Mungkin satu minggu BKPSM dan timnya mempersiapkan. Ya sabar aja dulu,” ujarnya kepada awak media.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa Pemerintah Kabupaten Kukar tengah menyusun langkah-langkah strategis demi memastikan bahwa penempatan tenaga PPPK dilakukan secara tepat sasaran.
Penempatan tersebut tidak hanya mempertimbangkan jumlah kebutuhan per instansi, tetapi juga mengedepankan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.
Dalam konteks ini, Bupati Edi menjelaskan bahwa Pemkab Kukar tidak ingin tergesa-gesa dalam mengeksekusi proses administrasi penting tersebut.
Ia menyebutkan bahwa pengangkatan PPPK harus disesuaikan dengan kebutuhan real di lapangan agar tidak menimbulkan tumpang tindih tugas atau pemborosan anggaran.
Penataan kepegawaian yang terarah, menurutnya, merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang harus dilakukan secara bertanggung jawab.
Sebelumnya, ratusan formasi PPPK di Kabupaten Kukar telah diumumkan lulus seleksi. Pengumuman ini disambut dengan antusias oleh para peserta yang telah melalui rangkaian tes dan seleksi administrasi yang ketat.
Namun, seiring berjalannya waktu tanpa kepastian jadwal pelantikan, keresahan pun mulai dirasakan oleh para calon PPPK, terutama mereka yang telah menanggalkan pekerjaan sebelumnya demi posisi yang dijanjikan.
Menyikapi hal tersebut, Bupati Edi mengimbau para calon PPPK untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu-isu yang tidak bersumber dari informasi resmi.
Ia meminta agar para peserta hanya merujuk pada pengumuman dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kukar sebagai lembaga resmi yang menangani urusan kepegawaian daerah.
“BKPSDM masih menyusun seluruh proses teknisnya. Kita tidak ingin ada yang salah langkah dalam proses ini,” terang Bupati Edi dalam kesempatan yang sama.
Proses pengangkatan PPPK memang bukan sekadar seremoni administratif. Lebih dari itu, pelantikan mereka menyangkut peningkatan kualitas pelayanan publik secara menyeluruh. Tenaga PPPK yang tersebar di berbagai sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan layanan administrasi publik, menjadi tulang punggung bagi keberlanjutan program pemerintah daerah.
Oleh karena itu, penempatan yang tidak tepat justru berpotensi merugikan masyarakat secara luas.
Dengan menekankan pentingnya kesabaran dalam menanti proses yang sedang berjalan, Edi Damansyah berharap seluruh calon PPPK dapat memahami bahwa setiap tahapan birokrasi memiliki konsekuensi administratif dan teknis yang harus diselesaikan terlebih dahulu.
Dalam jangka panjang, Edi Damansyah menegaskan bahwa keberhasilan penataan PPPK di Kukar diharapkan tidak hanya menjawab kebutuhan tenaga kerja ASN, tetapi juga menghadirkan pelayanan publik yang lebih profesional, cepat, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Pelantikan yang direncanakan setelah mekanisme final disusun ini diharapkan akan menjadi tonggak baru dalam perjalanan reformasi birokrasi di Kukar, di mana sistem pengangkatan pegawai tidak lagi bersifat seremonial semata, melainkan berdasarkan kebutuhan riil dan perencanaan jangka panjang yang berkelanjutan. (Adv)
