Bontang, infosatu.co – Ketua Komisi A DPRD Kota Bontang, Kalimantan Timur (Kaltim) Heri Keswanto, menyoroti efektivitas penggunaan anggaran penanganan stunting di sembilan organisasi perangkat daerah (OPD) pemerintah provinsi.
Menurutnya, evaluasi anggaran penting dilakukan agar program yang dijalankan lebih tepat sasaran, efektif, dan efisien.
Peninjauan ulang yang perlu dilakukan itu pada pos anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Baperida), Dinas Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
Kemudian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemuda dan Olahraga, serta Dinas Pekerjaan Umum.
“Kita akan lihat apakah setiap OPD sudah menjalankan program sesuai dengan fokus penanganan stunting, supaya tidak ada yang bekerja di luar sasaran,” jelas Heri, Senin (28/10/2024).
Lebih lanjut, Heri menekankan pentingnya keselarasan antar-OPD dalam program penanganan stunting. Menurutnya, jika terdapat OPD yang dinilai kurang fokus, maka anggarannya dapat dialihkan untuk pengelolaan Dinas Kesehatan yang memang memiliki tanggung jawab utama dalam bidang kesehatan.
“Jika ada yang tidak fokus, anggarannya bisa kita kerucutkan atau serahkan langsung ke Dinas Kesehatan agar lebih optimal,” katanya.
Heri juga mempertimbangkan adanya tambahan dana jika angka stunting tidak menunjukkan penurunan signifikan. Namun, menurutnya, perlu dilakukan evaluasi mendalam untuk memastikan sembilan OPD tersebut benar-benar bekerja secara maksimal.
“Kalau angka stunting ini tidak turun secara signifikan, ya mau tidak mau anggarannya harus ditambah. Tapi, kita lihat dulu sejauh mana kontribusi masing-masing OPD,” tegasnya.
Dalam evaluasinya, Heri menilai alokasi anggaran senilai Rp3 miliar saat ini masih minim. Meskipun demikian, ia menilai jumlah ini belum final karena perlu memastikan bahwa distribusi dana di tiap OPD sesuai kebutuhan.
“Kalau dibilang rendah, memang rendah. Tapi, kita akan pelajari dulu alokasi dari sembilan OPD ini supaya tidak terjadi ketimpangan,” ujarnya.
Heri juga menyoroti besarnya anggaran Rp27 miliar yang dikelola Dinas Kesehatan. Sebagian besar di antaranya digunakan untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), bukan untuk fokus penanganan stunting.
Ia menyatakan, penggunaan anggaran ini akan diperiksa agar dana lebih diarahkan pada tujuan penanganan stunting secara optimal.
“Misalnya Dinas Kesehatan memiliki anggaran Rp3 miliar, sementara Dinas PU berapa? Kita akan periksa alokasinya, jangan sampai berlebihan,” pungkas Heri, menutup keterangannya.
