Samarinda, infosatu.co – Gubernur Kaltim Isran Noor mengikuti Rapat Evaluasi Implementasi PPKM Mikro Diperketat yang dipimpin Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Pada kesempatan itu dilansir dari Humas Pemprov Kaltim, mantan Bupati Kutai Timur (Kutim) ini menyatakan kesiapan Kaltim untuk mengikuti instruksi pemerintah pusat.
“Kita siap melaksanakan instruksi pusat ini Pak Menko,” ucapnya saat mengikuti Rapat Virtual di Ruang Heart of Borneo Jembatan Penghubung Lantai 2 Kantor Gubernur Kaltim Jalan Gajah Mada, Jumat (9/7/2021).
Kesiapan itu ia ungkapkan karena kasus terkonfirmasi Covid-19 terus meningkat di Indonesia bahkan penyebarannya terkesan cepat.
Pemerintah pusat menetapkan 15 kabupaten/kota di luar Jawa dan Bali bahwa statusnya meningkat dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro diperketat menjadi PPKM Darurat.
Pasalnya, 15 kabupaten/kota di tujuh provinsi berstatus PPKM Darurat, ternyata tiga daerah di Kaltim ditetapkan pusat naik status di antaranya Kota Balikpapan, Bontang dan Berau.
Kondisi di tiga daerah ini pun membuat Isran harus mengambil keputusan tegas. Salah satunya, 100 persen para pegawai harus bekerja di rumah dan ini berlaku untuk tiga daerah yang masuk PPKM Darurat.
Isran mengaku jika pemerintah daerah didukung Satgas Penanganan Covid-19 bersama TNI dan Polri secara intensif sudah melakukan upaya penyekatan dalam penegakan PPKM diperketat.
Maka dengan peningkatan status tiga daerah ini kata Isran, Kaltim harus menjadi prioritas suplai vaksin yang sejauh ini masih kurang.
“Kalau Kaltim masuk PPKM Darurat, agar Menteri Kesehatan prioritaskan vaksin, kami sudah bersurat untuk itu,” ungkapnya didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kaltim HM Jauhar Efendi, Kasatpol PP Kaltim I Gede Yusa, Kepala BPBD Yudha Pranoto, Kepala Biro Kesra Andi Muhammad Ishak dan Kepala Biro Perekonomian H Nazrin.
Sebelumnya, dalam rakor diikuti Mendagri, Menteri Kesehatan, Kepala BNPB dan Menteri Agama, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan pemerintah secara update memantau perkembangan setiap hari di beberapa daerah di luar Jawa dan Bali yang ditetapkan PPKM diperketat.
“Khususnya jumlah asesment level 4 meningkat, kasus aktif terus meningkat cukup tinggi, BOR di atas 65 persen dan vaksinasi di bawah 50 persen,” urainya.
Ditambahkannya, peningkatan kasus yang terjadi di Kaltim sebesar 80 persen, demikian pula Lampung 82 persen, Kalimantan Barat 68 persen, Papua Barat 79 persen, Kepulauan Riau 77 persen dan Sumatera Barat 67 persen. (editor: irfan)L
