Samarinda, infosatu.co – Di tengah dinamika politik menjelang Pemilihan Gubernur Kalimantan Timur (Pilgub Kaltim), isu “putra daerah” kembali mencuat. Berbagai kalangan menjadikannya sebagai topik perbincangan.
Menanggapi isu tersebut, bakal calon Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud mengemukakan pendapatnya. Menurutnya, isu putra daerah tak lagi relevan di era saat ini. Apalagi, status Kaltim telah menjadi Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menurutnya, dengan status tersebut, seharusnya fokus utama masyarakat dan pemimpin daerah harus bergeser dari isu kedaerahan ke isu-isu nasional yang lebih substantif.
“Saat ini, kita harus berbicara tentang bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), mengurangi angka pengangguran, menciptakan lapangan pekerjaan baru, memperkuat ekonomi kreatif, dan memperbaiki infrastruktur,“ ungkapnya, Selasa (10/9/2024).
“Termasuk digitalisasi yang masih perlu kita perbaiki di berbagai daerah di Kaltim,” lanjut Rudy Mas’ud saat diwawancarai usai acara konsolidasi pemenangan dan pembentukan koordinator wilayah yang digelar di Kantor DPD Gerindra Kaltim.
Ia menyatakan, persoalan putra daerah sering kali diangkat ke permukaan setiap menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada). Namun, hal itu tanpa memiliki landasan yang jelas.
Rudy Mas’ud pun mempertanyakan barometer yang digunakan untuk menentukan siapa yang pantas disebut sebagai putra daerah di Kaltim.
“Sebenarnya, putra daerah itu apa barometernya? Apakah harus suku asli Kalimantan Timur? Apakah harus lahir di Kaltim dan hidup selama puluhan tahun di sini? Atau ada indikator lain?” tanya Rudy berturut-turut.
Ia menegaskan, isu putra daerah merupakan wacana yang dapat memecah belah masyarakat jika tidak ditangani dengan bijak.
Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya melihat Kaltim dalam konteks yang lebih luas dan menyeluruh. Hal ini sejalan dengan visi nasional untuk menjadikan Kaltim sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi yang baru.
Senada dengan Rudy Mas‘ud, Ketua Harian Tim Pemenangan Rudy-Seno, Irianto Lambrie menyampaikan bahwa isu putra daerah seharusnya sudah selesai sejak lama. Sebab, sejarah panjang Kaltim telah terbiasa hidup dalam kemajemukan.
“Sejak zaman sebelum kemerdekaan hingga setelah kita merdeka, heterogenitas sudah menjadi bagian dari Kalimantan Timur. Kita ini hidup dengan berbagai latar belakang budaya, etnis, dan agama yang berbeda, tapi tetap harmonis,” ujarnya.
Irianto yang pernah menjabat sebagai Ketua DPD KNPI Kaltim (1991–1994) mengingatkan bahwa pemuda saat ini harus belajar dari sejarah. Ia mengajak generasi muda untuk tidak terjebak dalam wacana sempit yang dapat merusak persatuan.
“Mari kita ingat bersama, pada masa Orde Baru ketika Pak Soeharto menjadi presiden. Tidak ada yang mempermasalahkan putra daerah saat memilih gubernur atau wali kota,” katanya.
“Bahkan di Samarinda, selain Kadrie Oening, tidak ada pemimpin yang disebut putra daerah, tetapi tidak ada keributan saat itu,” lanjut Irianto.
Gubernur Kalimantan Utara periode 2016–2021 ini juga menegaskan bahwa isu putra daerah bukanlah hal yang perlu diperdebatkan saat ini.
“Kita sudah berbicara tentang keindonesiaan sejak dulu. Mari kita konsekuen dengan Sumpah Pemuda yang menegaskan bahwa kita adalah satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa, yaitu Indonesia,” tegasnya.
“Kalimantan Timur ini adalah bagian dari Indonesia yang besar dan kita harus menjaganya dalam kerangka kebangsaan yang lebih luas,” tambahnya.
Selain itu, Irianto meminta agar masyarakat, khususnya generasi muda dapat memahami pentingnya menjaga kerukunan dan kemajemukan di Kaltim.
“Jangan sampai kita mendiskreditkan orang lain hanya karena asal-usulnya. Ini tidak baik dan hanya akan memecah belah kita. Fokuslah pada kompetensi, kemampuan, dan visi yang bisa membawa perubahan positif bagi Kalimantan Timur dan Indonesia,” tutupnya.
