Samarinda, infosatu.co – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal menjadi perhatian kalangan DPRD Kalimantan Timur (Kaltim).
Nantinya, keberadaan perda itu diharapkan dapat menjadi payung hukum dalam memberikan perlindungan bagi para pekerja. Apalagi, adanya Ibu Kota Nusantara (IKN) di wilayah Benua Etam.
Hal itu disampaikan oleh Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud usai melaksanakan Rapat Paripurna ke-4 di Gedung Utama Kantor DPRD Kaltim pada Jum’at, (15/3/2024).
“Sekarang di Kaltim ini ada IKN, perlu dilakukan peraturan daerah untuk penyerapan tenaga lokal. Takutnya kita nggak bisa kompetitif kan,” katanya.
Selain itu, ia mengatakan bahwa perguruan tinggi di Kaltim masih belum unggul. Kondisi ini tentu berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM) lokal.
Oleh sebab itu, diperlukan peraturan daerah yang mampu melindungi warga lokal ketika persaingan lapangan kerja yang bakal semakin ketat.
“Aku takutnya kalau itu nggak disertifikasi, nggak ada peraturan daerah yang melindungi warga kita. Makanya, perlu itu perda untuk perlindungan tenaga lokal,” jelas Hamas, sapaan akrab Hasanuddin Mas’ud.
Sebagai informasi, ada dua agenda yang dibahas di dalam rapat paripurna tersebut, yakni penyampaian nota penjelasan dua raperda inisiatif DPRD dan empat raperda dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.
Dua raperda inisiatif DPRD Kaltim yaitu tentang Perlindungan Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal. Juga, Raperda tentang serta Ranperda Pembentukan Kelembagaan Desa Adat.
Sementara itu, dalam rapat paripurna tersebut, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik berhalangan hadir dan diwakilkan kepada Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim Ujang Rahmad.
