infosatu.co
DPRD KALTIM

Anggaran BKT Turun, Nidya Janji Kawal Dana Pendidikan

Teks : Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Nidya Listiyono.

Samarinda, infosatu.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) kembali membuka pendaftaran Beasiswa Kaltim Tuntas (BKT) pada Selasa (5/3/2024).

Dalam program ini, pemprov menggelontorkan anggaran sekitar Rp200,5 miliar. Adapun sasarannya sebanyak 31.044 penerima.
Jumlah penerima tersebut terdiri 250 Beasiswa Kerja Sama, 3.467 Beasiswa Tuntas, 6.852 Beasiswa Stimulan Mahasiswa, dan 20.475 beasiswa Stimulan Siswa.

Namun, menurut informasi untuk tahun 2024, Beasiswa Kaltim mengalami penurunan anggaran yang cukup signifikan. Jika pada tahun 2023, program ini mendapat dukungan anggaran sebesar Rp500 miliar, maka tahun 2024, anggarannya hanya Rp200 miliar.

Melihat hal itu, Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Nidya Listiyono menyuarakan keprihatinan bahwa hal tersebut dapat menghambat akses pendidikan bagi masyarakat Kaltim.

“Mencakup pendidikan, tentu bicaranya kita ke komisi IV. Tapi, kami akan mengkritisi terkait hal ini karena saya berharap dana pendidikan yang 20 persen tentu slot untuk beasiswanya,” jelasnya saat ditemui di Angkringan Jalan Wijaya Kusuma, Minggu (10/3/2024).

Lebih lanjut, Sebagai Ketua Komisi II, Nidya berjanji mengecek data anggaran, termasuk memastikan kebenaran alokasi mencapai Rp200 miliar tersebut.
Ia menyatakan komitmennya dalam mengkritisi dan menuntut peningkatan anggaran pendidikan, terutama untuk beasiswa, saat terjadi penambahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Kritik terhadap penurunan anggaran beasiswa ini tidak hanya sebatas retorika, tetapi juga menuntut perhatian serius pada pengawasan dan transparansi.

Sebelumnya, politikus Partai Golkar ini kerap menyoroti kinerja pengurus BKT yang lambat dalam memberikan respon terhadap keluhan masyarakat. Ia berharap pemerintah provinsi, melalui Dinas Pendidikan untuk memonitor proses pemberian beasiswa secara lebih baik.

“Saya merasa pengurus tidak komunikatif, saya minta kepada pemerintah provinsi melalui Dinas Pendidikan untuk benar-benar memonitor proses (penyaluran) beasiswa ini,” ucapnya.

“Sehingga anak-anak kita bisa mendapatkan beasiswa ini dengan baik dan tepat sasaran. Terutama yang memang membutuhkan beasiswa,” tambahnya.

Dengan mengutamakan transparansi dan pengawasan yang ketat, Nidya berupaya memastikan bahwa akses pendidikan tetap terbuka bagi masyarakat yang membutuhkan. Kemudian, mampu menjadikan pendidikan sebagai pangkal kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kaltim.

Related posts

Pemerataan Pembangunan, Agus Riansah: Mekarkan Sangkulirang Seberang Masuk RPJMD

adinda

BBGRM Harus Jadi Gerakan Kolektif Berkelanjutan, Bukan Sekadar Seremoni

adinda

DPRD Kaltim Desak Pemprov Serius Perkuat Komisi Perlindungan Anak Daerah

adinda

Leave a Comment

You cannot copy content of this page