Samarinda, infosatu.co – KPU Samarinda menampilkan video kompleksitas masalah di Samarinda pada debat ketiga. Tiga pasangan calon (paslon) wali kota dan wakil wali kota Samarinda yakni Muhammad Barkati-Darlis Pattalongi nomor urut 1, Andi Harun-Rusmadi nomor urut 2, dan Zairin Zain-Sarwono nomor urut 3 menyampaikan gagasannya.
Sebuah video tentang kondisi jalan rusak tepatnya di Kelurahan Pulau Atas Jalan Olah Bebaya RT 23 Gang 409 dan Kelurahan Bukuan Jalan Delima RT 1. Sudah berkali-kali diusulkan masyarakat dalam musrenbang baik itu di tingkat kelurahan dan kecamatan tapi tidak pernah terakomodir.
Paslon nomor urut 3 menanggapi rusaknya jalan. Menurut Zairin Zain, ia akan menyiapkan dana tanggap darurat bagi kegiatan yang memang belum tercapai oleh program pemerintah kota. Dana tanggap darurat ini bisa gunakan apabila terjadi lubang kerusakan jalan.
“Dana ini bisa dimanfaatkan supaya masyarakat jangan sampai teriak dan menanami pohon di jalan. Dan semua itu sudah kami rancang di dalam petunjuk operasional yang jelas,” ungkap Zairin saat debat publik Pilkada Samarinda 2020 di Hotel Aston, Rabu (2/12/2020).
Berbeda dengan paslon nomor urut 3, calon wali kota nomor urut 1 Muhammad Barkati mengatakan dana tanggap darurat bukan untuk memastikan pelayanan dasar ini berjalan dengan baik. Kepala daerah harus turun ke masyarakat melihat situasi dan kondisi lingkungan itu dan juga ingin mendengar apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan masyarakat.
“Melihat video tadi ini dipastikan bukan dalam situasi tanggap darurat atau penggunaan dana cadangan. Ini jalan yang sudah diketahui rusak sudah lama,” jelasnya.
Barkati menambahkan Dinas PU harus kontrol setiap saat, oleh karena itu setiap kecamatan harus ada petugas yang memonitor.
“Kita akan membuka ruang informasi partisipasi masyarakat. Sehingga pemerintah cepat merespon masalah yang ada,” ungkap Barkati.
Calon wali kota nomor urut 2 Andi Harun menanggapi rusaknya jalan. Pihaknya sudah turun ke lapangan tidak ada perhatian sudah hampir tujuh tahun. Seharusnya para kepala daerah itu turun ke lapangan untuk melihat, jangan hanya menerima laporan dari stafnya.
“Mereka mengatakan tidak pernah diberhentikan dan kita sedih. Ini tidak boleh dibiarkan. Dan menggunakan aspal, kita lebih mendapatkan volumenya lebih besar dan murah daripada beton,” tutur Andi Harun.
Selanjutnya, KPK mencatat terdapat 7.085 bidang lahan atau aset milik pemerintah daerah yang belum bersertifikat dan diduduki masyarakat. Kendaraan dinas banyak dikuasai oleh ASN dan pensiunan pejabat. Aset daerah yang dicaplok dan dikuasai oleh organisasi masyarakat atau ormas tertentu, bahkan ada aset Pemkot Samarinda yang diduga dipakai oleh partai politik.
Calon wali kota nomor urut 1 Barkati mengatakan aset daerah akan dikembalikan sesuai dengan fungsinya, apa yang menjadi hak pemerintah.
“Kami memastikan bahwa seluruh aset Kota Samarinda itu terdata dengan baik. Kita akan memastikan bahwa aset Pemkot Samarinda harus diketahui publik. Sehingga publik yang menjadi kontrol keberadaan aset itu,” tegas Barkati.
Calon wali kota nomor urut 2 Andi Harun mengatakan inventarisasi adalah bagian dari manajemen pengelolaan aset serta pendistribusian dan pemanfaatan aset dalam memberikan dampak ekonomi bagi peningkatan APBD Samarinda.
“Dalam video tersebut ada beberapa aset yang diduga dikuasai oleh partai politik tertentu, ini menjadi tantangan bagi pemerintahan kota. Apalagi jika partai tersebut menjadi partai pengusung bagi paslon. Ke depan perlu ada manajemen pengelolaan aset,” terang Andi Harun.
Sementara itu, calon wali kota paslon nomor urut 3 Zairin Zain mengatakan aset ini merupakan produk yang dibuat oleh pemerintah dan tentu secara administrasi sudah ditata dengan benar. Tetapi kenyataannya aset pemerintah itu dibiarkan terbengkalai.
“Ada aset pemerintah digunakan untuk kegiatan yang lain. Seharusnya peruntukannya dulu yang diperlukan untuk apa dan ini baru diserahkan kepada pemilik (pemerintah),” kata Zairin.(editor: irfan)
