Samarinda, infosatu.co – Soroti penindakan para pelanggar protokol pencegahan Covid-19 di Pilkada Serentak 2020, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan kedisiplinan dalam protokol pencegahan Covid-19 di pilkada hanya dapat terlaksana dengan baik jika ada penerapan sanksi yang tegas.
“Disiplin itu tidak akan jalan tanpa sanksi,” jelas JK dilansir dalam CNN Indonesia, Kamis (24/9/2020).
Berkaca pada masa pendaftaran calon kepala daerah tanggal 4-6 September lalu, banyak calon yang membawa arak-arakan massa tanpa jaga jarak. Namun sanksi yang diberikan pun sebatas teguran tertulis.
JK mengatakan seharusnya pemerintah dapat bersikap lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggar protokol pencegahan Covid-19. Termasuk calon kepala daerah.
Mantan Wapres RI itu menilai sebuah aturan tidak akan dipatuhi masyarakat tanpa sanksi yang tegas dari si pembuat aturan. Ia pun berharap ke depannya pemerintah bisa lebih memperhatikan hal itu.
JK memberi contoh tentara. Aturan atau perintah bisa benar-benar dipatuhi karena sanksi lekas diberikan oleh pimpinan kepada prajurit yang melanggarnya.
“Coba lihat tentara, kalau dia tidak disiplin dia dihukum. Jadi semua orang kalau ingin disiplin ya tegas lah,” ungkapnya.
Untuk diketahui Pilkada Serentak 2020 akan dihelat di 270 daerah. Pemungutan suara bakal dilaksanakan pada 9 Desember. (Editor: Irfan)
