infosatu.co
NASIONAL

Noor Thoha: Dana Pengadaan APD Rp 13,5 Miliar di Pilkada Balikpapan Belum Jelas

Penulis: Lilik – Editor: Irfan

Balikpapan, infosatu.co – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Balikpapan menyampaikan kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pilkada akhir tahun ini. Hal itu disampaikan dalam rapat koordinasi kesiapan penyelenggaraan Pilkada Balikpapan 2020 di Aula Kantor Wali Kota Balikpapan, Rabu (2/9/2020). 

Ketua KPU Balikpapan Noor Thoha mengatakan secara umum kendala yang dihadapi soal pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) saat pelaksanaan pemungutan suara. Sebab pemerintah daerah tidak memiliki anggaran sebesar Rp 13,5 miliar yang diajukan KPU ke pemerintah pusat.

“Sebenarnya dari sisi teknis normal saja. Selain APD yang lain sebagainya aman saja. Hanya masalah anggaran ini  saja yang mungkin, meski belum jadi kendala tapi nanti akan menyulitkan saat pelaksanaan di lapangan,” ujarnya kepada infosatu.co.

Menurut Noor Thoha, pihaknya sudah mengajukan permohonan bantuan anggaran ke pemerintah pusat terkait pengadaan APD di Pilkada Balikpapan. Namun hingga kini belum ada informasi resmi berapa anggaran yang diberikan untuk operasional pemungutan suara yang sesuai protokol kesehatan.

“Ya belum jadi kendala sih. Tapi masih belum ada kepastian bagaimana sistematika pencairannya. Usulan kami diterima semua atau bagaimana. Karena pengajuan itu ke pusat,” tuturnya.

Lebih jauh, Noor Thoha menjelaskan sampai saat ini belum ada jawaban terkait pengajuan anggaran protokol kesehatan saat pelaksanaan pemungutan suara. Sedangkan pihak KPU sudah menyelesaikan kewajiban mengajukan permohonan sesuai ketentuan yang berlaku. Anggaran yang diajukan sebesar Rp 13,5 miliar dan sudah dicairkan sebanyak Rp 1,7 miliar.

“Makanya di forum inilah kami menyampaikan kepada pak Wali Kota, inilah yang menjadi kendala kami. Yang jelas sudah ada yang cair. Cuma kami belum tahu berapa yang total anggaran yang akan dipenuhi dari kebutuhan tersebut,” bebernya.

Kemudian, ia menambahkan anggaran yang sudah dicairkan beberapa waktu lalu sudah habis dipakai dalam tahapan pilkada. Seperti pelaksanaan rapid test bagi semua petugas penyelenggara pilkada. Termasuk juga APD berupa masker, hand sanitizer, dan termogun.

“Sudah habis dipakai anggaran yang lalu untuk pengadaan rapid hingga APD,” tutupnya.

Related posts

Bang Muin Hafied Kembali ‘Menakhodai” KKSS Kota Bekasi

Nur Alim

Abolisi dan Amnesti: Dua Jalan Hukum Menuju Pengampunan Presiden

Adi Rizki Ramadhan

Kasus Satria Arta, Menkum: Jadi Tentara Asing, Langsung Bukan WNI

Adi Rizki Ramadhan

Leave a Comment

You cannot copy content of this page