Penulis: Lydia – Editor: Irfan
Bontang, infosatu.co – Wali murid sekolah swasta di Bontang masih melakukan kewajiban membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), meskipun kebijakan belajar di rumah telah berlaku selama pandemi Covid-19.
Menanggapi hal tersebut Wakil Ketua Komisi I DPRD Bontang Raking, SPP yang dibayar oleh wali murid ini ada sangkut pautnya dengan biaya operasional guru swasta.
“Guru swasta lebih kerja keras saat melakukan proses belajar mengajar dalam jaringan (daring) dibanding pembelajaran tatap muka. Sebab apabila murid bersangkutan tidak punya smartphone android, para guru harus langsung pergi ke rumah murid tersebut untuk melakukan pembelajaran secara langsung dan ini butuh dana operasional,” jelasnya.
Hingga kini diakui Raking, belum ada masyarakat yang mengeluh atau pun mengadu langsung pada DPRD Bontang. Namun Komisi I akan menggelar rapat internal untuk melakukan kelanjutan biaya SPP ini.
“Kita akan tunggu pengaduan dari masyarakat karena hingga saat ini belum ada keluhan yang kami dengar secara langsung. Kita akan dengar agar bisa merasakan kesulitan mereka, semoga bisa menghasilkan kebijakan yang baik,” katanya.
Senada dengan Raking, Kabid Pendidikan Dasar Disdikbud Bontang Saparuddin mengatakan bahwa pihaknya tidak bisa melakukan apa pun terkait kebijakan sekolah swasta.
Ini disebabkan sekolah swasta itu punya yayasan sendiri, batas pemerintah hanya mengimbau sedangkan kebijakan ada di sekolah swasta.
“Kami tidak bisa ikut campur, sebab SPP tersebut juga untuk membayar gaji guru swasta dan biaya operasional lainnya,” ungkap Saparuddin kepada infosatu.co di Gedung DPRD Bontang, Selasa (14/7/2020).
Tidak mungkin pihak Disdikbud Bontang melarang sekolah swasta untuk tidak meminta pembayaran SPP tersebut.
“Jika kita larang, nantinya mereka akan berkata apakah pemerintah sanggup membayar gaji kami. Intinya ini kebijakan dari yayasan, namun wali murid yang keberatan bisa berkomunikasi pada pihak sekolah untuk minta keringanan dan sebagainya,” tegasnya.
