Penulis: Dina – Editor: Irfan
Samarinda, Infosatu.co – Paripurna jawaban Gubernur Kaltim atas tanggapan-tanggapan fraksi, salah satunya terkait Perusahaan Daerah (Perusda) yang masih belum mampu beroperasi secara baik.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim Nidya Nistiyono meminta agar dilakukan perombakan Perusda secara menyeluruh. Karena dinilainya tidak banyak manfaatnya.
“Begitu juga dengan proses seleksi para direksi baru. Saya kira memang harus dilakukan perombakan secara menyeluruh,” ujarnya kepada infosatu.co, Jumat (3/7/2020) di Lantai 6 DPRD Kaltim.
Perombakan harus dilakukan dengan tujuan dan sasaran yang jelas. Selain itu, latar belakang para calon direksi pun harus diperhatikan secara cermat. Hal yang harus dihindari, direksi dipercayakan kepada orang yang tidak kompeten dan tidak berintegritas.
Ia mengatakan tujuan dirombaknya juga agar tidak terjadi hal seperti ini dan memang ke depannya semua itu harus jelas. Selain harus memperhatikan latar belakang dari direksi tersebut jangan sampai nanti memberikan kepada orang yang tidak jelas.
“Intinya ke depan semua harus jelas. Jika tidak bisa memenuhi target maka dilakukan pengulangan atau perbaikan, baik diberikan perpanjangan atau diganti di tengah jalan,” bebernya.
Nidya menambahkan, tentu yang harus dimiliki jika ingin ke depan lebih baik yaitu ada target, tujuan dan kemudian evaluasi sehingga orang-orang yang bekerja di sana bisa melakukan secara profesional dan sesuai fungsinya.
Lebih lanjut, Nidya menjelaskan terkait Peraturan Daerah (Perda) itu harus dibahas kembali terkait pembagian hasil yang dijalankan selama ini, bukan sebaliknya dari hasil pembagian daerah hanya mendapat keuntungan 25 persen dan sosial masyarakat 45 persen. Ini dinilainya tidak adil sehingga harus dilakukan perubahan di dalam akta. Dan hari ini jelas bahwa semua masalah perusda harus dilakukan pembenahan.
“Untuk anggaran secara operasional tentu itu sudah jelas, tapi bagaimana dengan hasil keuntungan lainnya yang harus diperbaiki lagi bagaimana bisa masuk ke Pemprov Kaltim yang akan melakukan penyaluran agar semua jelas karena ada Gubernur dan Wakil Gubernur yang memonitor langsung,” sambungnya.
Politikus Golkar itu juga mengutarakan akan menjadi repot jika Perusda tersebut tidak ada pertanggungjawabannya kepada Gubernur dan masyarakat.
“Nanti juga di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), kami akan coba sampaikan terkait masalah ini karena memang perlu penyegaran baru,” imbuhnya.
Selanjutnya kata Nidya hingga pada saat ini dari 10 Perusda yang mumpuni dan efektif laporannya positif salah satunya ialah Bankaltimtara karena punya link yang bagus, sumber bagus yang tentunya harus diberikan dukungan yang baik.
Sementara itu, Wakil Gubernur Hadi Mulyadi, mengatakan pemerintah akan rapat secepatnya terkait keinginan anggota dewan agar perusda dilakukan perbaikan atau evaluasi
“Kami perintahkan Pj. Sekda Sabani dan para Assisten agar secepatnya menggelar rapat berkaitan keinginan para anggota dewan dan para pimpinan untuk evaluasi Perusda yang ada,” ucapnya
