Penulis: Agus Editor : Irfan
Samarinda,infosatu.co – Wakil Ketua DPRD Kaltim Andi Harun menyampaikan hasil rapat Badan Anggaran (Banggar) yang diikuti Anggota DPRD Kaltim bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD) di Kantor DPRD Kaltim, Kamis (23/4/2020).
Dikatakan Andi Harun, rapat yang berlangsung secara tertutup itu menghasilkan sejumlah hasil salah satunya anggaran akan difokuskan dalam upaya percepatan penanganan Covid-19. Penjelasan banggar penyesuaian anggaran secara uptodate berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 termasuk APBD 2020 yang jumlahnya dari Rp 11,84 triliun berkurang sekitar kurang lebih 3 triliun.
“Jadi dari Rp 11,84 triliun, akan tersisa Rp 9 triliun lebih,” katanya.
Secara potensi berkurangnya APBD Kaltim tersebut, dihitung usai dilakukan koreksi akibat melambatnya perekonomian secata global. Termasuk Kaltim, salah satu yang menjadi tolak ukur ialah Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri yang diterbitkan 9 April lalu.
Andi Harun menekankan, dalam Rapat Banggar tersebut, DPRD Kaltim menyampaikan kepada Pemprov Kaltim untuk secepatnya menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak.
“Arahan kita, agar pemerintah mengutamakan pemangkasan anggaran yang tidak bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat luas contohnya saja kegiatan padat karya, namun yang kita kurangi adalah perjalanan dinas, rapat atau sosialisasi dalam bentuk mengumpulkan orang. Selanjutnya pengadaan kendaraan dinas, pembelian tanah atau barang barang inventaris di tunda untuk sementara,” ungkap Politisi Gerindra tersebut.
Selanjutnya, Pemprov Kaltim diminta untuk fokus pada penanganan Covid-19 agar Kaltim bisa tetap dipastikan memiliki daya tahan ekonomi yang kuat, oleh sebab itu DPRD Kaltim mendorong untuk melakukan komunikasi terhadap Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri agar menjelaskan secara detail spesifikasi bahwa daerah Kaltim ini luas kemudian tingkat kesejahteraan penduduk masih banyak yang membutuhkan bantuan pemerintah, sehingga kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat dapat di pahami pemerintah pusat. Tidak hanya itu selain masyarakat, pengusaha mikro dan lainnya juga terdampak perlu diberikan perhatian juga.
“APBD ini sangat membantu apalagi di tengah situasi pandemi Covid-19,” tutupnya.
