Samarinda, infosatu.co – Tujuh fraksi DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menyampaikan laporan hasil reses atau serap aspirasi masyarakat masa sidang III dalam Rapat Paripurna ke-48.
Laporan tersebut menegaskan bahwa masalah infrastruktur dasar, pendidikan dan kesehatan masih menjadi keluhan terbesar masyarakat yang dihimpun selama reses 24 Oktober-11 November 2025.
Reses dilaksanakan di enam daerah pemilihan, meliputi Samarinda; Balikpapan; Penajam Paser Utara dan Paser; Kutai Kartanegara; Kutai Barat dan Mahakam Ulu; serta Bontang, Kutai Timur, dan Berau.
Agenda ini merupakan pelaksanaan ketentuan Keputusan DPRD Kaltim Nomor 44 Tahun 2025 tentang tata cara penghimpunan aspirasi melalui reses.
Tujuh fraksi yang menyampaikan laporan ialah Fraksi Golkar, Gerindra, PKS, PDI Perjuangan, PKB, PAN–Nasdem, serta Demokrat–PPP.
Meskipun berasal dari daerah pemilihan berbeda, pola keluhan masyarakat nyaris identik, menunjukkan persoalan yang belum terselesaikan secara berkelanjutan.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Yenni Eviliana, menegaskan bahwa aspirasi dari masyarakat hampir selalu berputar di isu yang sama setiap masa reses.
“Setahun tiga kali masa reses, sebenarnya rata-rata sama saja: infrastruktur, pendidikan, kesehatan, jalan, jembatan, itu memang isinya. Hampir semua fraksi sama,” ujarnya seusai Rapat Paripurna DPRD Kaltim ke-48, Senin, 1 Desember 2025.
Menurut Yenni, aspirasi ini menunjukkan bahwa masyarakat masih berharap pemerintah provinsi memberikan perhatian serius pada pelayanan dasar, terutama akses jalan, jembatan, air bersih, fasilitas kesehatan, serta penyediaan energi dan internet di daerah terpencil.
Ia juga menyinggung kekhawatiran masyarakat terkait turunnya Transfer Ke Daerah (TKD) sebesar Rp6,19 triliun. Namun menurutnya, dampak paling terasa justru berada di level masyarakat.
“Terkait TKD sebenarnya tidak berpengaruh. Yang berpengaruh sebenarnya ke masyarakat dari hasil yang berkurang Rp6,19 triliun. Tapi dengan kebijakan pemerintah yang baru, saya yakin pasti ada solusi yang baik untuk masyarakat,” tegasnya.
Yenni memastikan seluruh anggota DPRD telah tuntas menjalankan agenda reses.
“Alhamdulillah, lima puluh lima anggota selesai semuanya, kita tutup akhir tahun,” katanya.
Berikut rangkuman lengkap sesuai laporan masing-masing fraksi, berdasarkan bahan yang Anda berikan:
Fraksi Demokrat–PPP melalui juru bicaranya, Agus Aras, menyampaikan aspirasi dari 43 desa di 14 kecamatan yang tersebar di empat kabupaten/kota.
Masyarakat banyak meminta pembangunan dan perbaikan infrastruktur seperti jalan, jembatan, irigasi, serta fasilitas gedung publik.
Usulan pembangunan SMA/SMK di Kutai Timur dan Balikpapan turut mengemuka, disertai kebutuhan pembangunan rumah sakit di Muara Wahau.
Selain itu, warga juga mempertanyakan kejelasan teknis pelaksanaan program Gratispol, termasuk terkait seragam sekolah, sementara kelompok pertanian, kelautan, dan perkebunan banyak memohon bantuan ketinting, bibit, serta sarana hortikultura.
Fraksi ini menegaskan bahwa pendidikan dan kesehatan tetap menjadi mandatory spending yang harus dijaga keberlanjutannya.
Dari Fraksi PKB, Sulasih menyampaikan total 334 aspirasi yang dihimpun selama masa reses. Sebagian besar keluhan berkaitan dengan infrastruktur, diikuti kebutuhan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan, serta aspirasi bidang sosial-ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan.
Keluhan mengenai pelayanan air bersih, sanitasi lingkungan, serta perbaikan jalan muncul cukup dominan, menandakan persoalan dasar publik yang masih harus ditangani secara komprehensif oleh pemerintah daerah.
Fraksi Golkar melalui Sayid Muziburrachman menyoroti bahwa infrastruktur masih menjadi isu paling mendesak, baik di kawasan perkotaan maupun desa.
Akses jalan poros, semenisasi, drainase, jembatan, normalisasi sungai, dan gorong-gorong menjadi permintaan yang datang nyaris di seluruh daerah.
Kebutuhan air bersih, terutama di Kutai Kartanegara dan Kutai Timur, selalu muncul dalam setiap reses. Infrastruktur internet pun banyak dikeluhkan masyarakat pedesaan.
Pada sektor pendidikan, Golkar mencatat aspirasi mengenai Gratispol, permintaan renovasi sekolah, ruang kelas baru, laboratorium, dan bahan ajar.
Di bidang kesehatan, warga memberi apresiasi tetapi tetap menyampaikan keluhan pelayanan BPJS.
Pada bidang ekonomi, UMKM meminta dukungan permodalan, pelatihan, serta penguatan SDM melalui balai latihan kerja.
Keluhan dari sektor pertanian, perikanan, dan peternakan mencakup permintaan bibit, pupuk, alat tangkap ikan, keramba, dan dukungan akses kebun.
Warga juga meminta penambahan hydrant, APAR, CCTV, serta pembangunan sarana ibadah dan olahraga.
Fraksi Gerindra yang diwakili Fuad Fakhruddin melaporkan berbagai keluhan terkait kemacetan, penumpukan sampah, jaringan komunikasi yang tidak stabil, hingga banjir.
Aspirasi yang masuk juga banyak berkaitan dengan pendidikan, infrastruktur dasar, serta dukungan untuk pertanian, peternakan, dan perikanan.
Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan melalui Guntur, menyoroti kebutuhan peningkatan pelayanan publik, perbaikan drainase, dan dukungan terhadap fasilitas keagamaan serta pemberdayaan umat.
Fraksi ini menegaskan pentingnya Pemprov Kaltim memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sebagai basis pembangunan.
Fraksi PAN–Nasdem melalui Sigit Wibowo menyampaikan aspirasi terkait sanitasi, kebutuhan sumur bor, air bersih, serta permintaan bantuan uang pangkal bagi sekolah swasta.
Fasilitas pendidikan dan kesehatan menjadi bagian aspirasi paling sering disampaikan oleh masyarakat pada dapil mereka.
Fraksi PKS yang diwakili Firnadi Ikhsan menyoroti kebutuhan infrastruktur dan lingkungan hidup, terutama pelebaran jalan, peningkatan sanitasi, normalisasi sungai, serta pengadaan sarana seperti mobil jenazah dan CCTV di daerah rawan.
Aspirasi masyarakat di bidang pertanian, perikanan, dan peternakan banyak mencakup permintaan bibit, pupuk, serta alat penunjang produksi.
Aspirasi lain juga mencakup kebutuhan pembangunan sosial, fasilitas keagamaan, penguatan ketahanan keluarga, pemberdayaan pemuda, serta dukungan untuk pembangunan pariwisata dan penguatan dana desa.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Yenni Eviliana, menegaskan bahwa hasil reses tahun ini kembali menunjukkan pola aspirasi yang hampir serupa dengan tahun-tahun sebelumnya.
“Infrastruktur, pendidikan, kesehatan, akses air bersih, dan dukungan ekonomi tetap menjadi isu mendominasi dari bawah,” katanya.
Ia juga menyinggung kekhawatiran masyarakat setelah adanya penurunan transfer pusat sebesar Rp6,19 triliun, namun meyakini pemerintah akan menyiapkan solusi yang tidak merugikan publik.
Seluruh laporan tujuh fraksi ini resmi diterima dalam paripurna dan menjadi dasar penting bagi DPRD serta Pemprov Kaltim untuk menyusun prioritas pembangunan dan kebijakan anggaran tahun berikutnya.
