Samarinda, infosatu.co – Komisi III DPRD Kaltim melakukan rapat kerja (raker) bersama Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) di Lantai 1 Gedung E Kompleks DPRD Kaltim, Senin (14/6/2021).
Wakil Ketua Komisi III Agus Suwandi menerangkan jika pihaknya membahas realisasi serapan anggaran APBD 2021, namun yang banyak dibahas terkait Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kaltim.
“Di Kaltim ini ada 222 tempat atau desa yang belum teraliri listrik,” ungkapnya usai raker berakhir.
Melihat banyaknya desa yang belum teraliri, Agus menegaskan agar persoalan ini bisa terealisasi di tahun 2021, baik itu kegiatan ESDM maupun PLN. Ia berharap agar 222 tempat yang belum teraliri listrik ini bisa sedikit berkurang jumlahnya.
“Mudah-mudahan bisa berkurang 50 desa nantinya di tahun 2021 ini,” harap Agus.
Ditanya wartawan apakah ada pembahasan batu bara di Kaltim bersama Dinas ESDM, Agus mengatakan bahwa pembahasan batu bara berkaitan dengan perubahan kewenangan.
“Justru kaitannya dengan pengawasan terhadap illegal miningnya. Kita ingin tahu, kewenangan ESDM sekarang ini terhadap pertambangan batu bara apa saja, ternyata banyak dikurangi,” jelasnya.
Oleh karena itu, saat ini Dinas ESDM bekerja sama dengan aparat penegak hukum (APH). Kerja sama ini dilakukan karena kewenangan tidak di pemerintah daerah lagi melainkan diambil alih oleh pusat.
Ini sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahung 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara alias UU Minerba.
“Mau nggak mau karena kewenangan itu bukan di kita lagi. Nantinya masyarakat melaporkan kepada ESDM, lalu mereka yang koordinasi dengan APH,” paparnya.
Selain itu, ia membeberkan jika pembahasan bersama Dinas ESDM ini juga mengarah ke realisasi serapan anggaran APBD 2021.
“Kaitannya dengan daya serap APBD 2021, kira-kira mampu nggak menyerap sampai APBD ini selesai. Apalagi perubahan 2021 kan sudah dekat untuk dibahas,” ucapnya. (editor: irfan)
