Samarinda, Infosatu.co – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, mengawali serangkaian kunjungan lapangan ke sejumlah lokasi strategis pembangunan kota dengan meninjau kawasan Perumahan Denpom VI/1 Samarinda pada Jumat, 18 April 2025.
Kunjungan ini menjadi bagian dari agenda evaluasi proyek-proyek prioritas, khususnya untuk memastikan kesiapan infrastruktur serta aspek pengamanan lingkungan di kawasan hunian yang disiapkan bagi personel Denpom.
Kehadiran wali kota di lokasi tersebut menyusul laporan kondisi lapangan yang dinilai memerlukan penanganan segera, termasuk potensi longsor pada area tebing di dekat permukiman.
Ia menegaskan bahwa pembangunan turap sebagai langkah mitigasi harus segera dilakukan, dimulai dari proses sondir tanah yang akan dilaksanakan pada Sabtu, 19 April 2025.
“Mereka mulai besok sudah bekerja, sondir dulu tanahnya, lalu bikin perencanaan. Tiga minggu lagi akan paparan di hadapan saya soal pilihan teknik penurapan dan metodologi kerja,” ujar Andi Harun saat berada di lokasi.
Ia mengharapkan, jika proses perencanaan dapat selesai dalam waktu tiga minggu, maka pembangunan fisik bisa dimulai pada akhir Mei 2025.
Pembangunan turap tersebut diperkirakan membutuhkan waktu sekitar empat hingga lima bulan.
Dalam kesempatan yang sama, ia juga menyoroti kebutuhan infrastruktur lainnya seperti air bersih, listrik, dan jalan lingkungan, yang masuk dalam rencana penyempurnaan fasilitas kawasan.
“Listrik, air, satu kali jalan sudah selesai semua. Jalan masuk, gapura, itu juga sudah termasuk dalam anggaran 2025 ini,” jelasnya.
Kawasan tersebut merupakan lokasi pengganti lahan milik Denpom di Jalan Merdeka yang kini beralih fungsi menjadi Pasar Buah.
Sebagai bentuk kompensasi, Pemerintah Kota Samarinda membangun 20 unit rumah dinas baru untuk para personel Denpom VI/1 Samarinda.
Namun, dalam proses pembangunan ditemukan kondisi kontur tanah yang memerlukan penanganan cepat guna menjamin keselamatan penghuninya di masa depan.
Komandan Detasemen Polisi Militer (Dandenpom) VI/1 Samarinda, Sintong Pardamean Hutabarat, menyampaikan apresiasinya atas perhatian pemerintah kota.
Ia menilai rumah dinas ini sangat vital mengingat sebagian besar anggotanya masih tinggal di luar asrama atau harus menyewa tempat tinggal.
“Kami dari personel Denpom sangat berterima kasih karena didukung kembali untuk tempat tinggal. Harapan kami, rumah ini bisa membuat kami bertugas lebih maksimal dan lebih nyaman tentunya dalam mendukung tugas kami maupun pemerintahan,” ungkap Sintong.
Ia juga menyebutkan bahwa beberapa unit rumah sudah dapat mulai dihuni secara bertahap, selama kebutuhan dasar seperti air dan listrik sudah tersedia.
Selain untuk keperluan tinggal, kehadiran personel juga dapat membantu pengawasan terhadap proses pembangunan yang masih berlangsung.
Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Samarinda, Suwarso, menyatakan bahwa kondisi tebing di sekitar perumahan memang mengandung risiko longsor yang cukup tinggi, yakni antara 40 hingga 50 persen.
Ia menekankan pentingnya penguatan struktur penahan tanah agar lingkungan permukiman tetap aman dalam jangka panjang.
“Penurapannya masih sangat sederhana. Harus ada penanganan yang lebih kuat agar tanah benar-benar aman dari longsor,” ucap Suwarso.
Andi Harun juga menekankan pentingnya sinergi antarlembaga dalam menyelesaikan seluruh fasilitas pendukung secara bersamaan.
Ia telah menginstruksikan PDAM untuk segera melaporkan kebutuhan anggaran jaringan air sekunder dan meminta Dinas Perkim berkoordinasi dengan PLN guna mempercepat penyediaan infrastruktur dasar.
Pembangunan kawasan Perumahan Denpom ini menjadi bagian dari program strategis Pemkot Samarinda dalam menata kawasan militer yang terintegrasi dengan fasilitas umum.
Diharapkan, keberadaan rumah dinas tersebut dapat memberikan dukungan langsung terhadap tugas-tugas personel Denpom dalam menjaga ketertiban dan keamanan kota.
