Kutim, Infosatu.co – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Kalimantan Timur (Kaltim), menggelar kegiatan sosialisasi pembinaan dan sertifikasi kompetensi kerja bagi tenaga kerja konstruksi tahun 2025.
Acara ini berlangsung di Ruang Akasia, Gedung Serbaguna, Bukit Pelangi, pada Rabu, 12 November 2025, dihadiri puluhan peserta yang berasal dari berbagai unsur jasa konstruksi di daerah tersebut.
Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten Kutai Timur, Noviari Noor, yang hadir untuk membuka kegiatan itu, menekankan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya diukur dari wujud fisiknya, tetapi juga dari kualitas sumber daya manusia yang mengerjakannya.
Menurutnya, infrastruktur sejatinya harus lahir dari tenaga-tenaga yang memiliki kompetensi tinggi dan memahami aturan serta standar mutu yang berlaku.
“Infrastruktur bukan sekadar tumpukan material dan bangunan, tetapi harus lahir dari manusia yang kompeten. Aturan yang jelas, mutu yang terjaga, dan kerja sama yang solid dari hulu ke hilir. Ia adalah urat nadi ekonomi, katalisator, pemerataan dan jaminan kualitas untuk masyarakat,” ujar Noviari Noor.
Ia menjelaskan, kegiatan yang digelar oleh Dinas PUPR tersebut mencakup tiga agenda utama, yakni sosialisasi, pelatihan, dan sertifikasi.
Peserta yang mengikuti pelatihan akan memperoleh sertifikat kompetensi apabila berhasil lulus dalam ujian sertifikasi.
Tujuan dari kegiatan ini, katanya, adalah untuk meningkatkan kualitas hasil konstruksi serta meminimalkan potensi kegagalan bangunan seperti yang kerap terjadi pada masa lalu.
“Dulu kita sering menemukan bangunan konstruksi yang gagal dan tidak berkualitas. Jadi kita meminimalisir kegagalan konstruksi,” tambahnya.
Noviari juga menyoroti pentingnya sektor jasa konstruksi sebagai penggerak ekonomi daerah.
Menurutnya, sektor ini memiliki efek berganda atau multiplier effect yang signifikan terhadap perekonomian Kutai Timur, terutama karena wilayah ini memiliki potensi besar di bidang pertambangan dan perkebunan.
“Dengan potensi Kutai Timur sebagai daerah pertambangan dan perkebunan, kebutuhan infrastruktur di Kutim tidak hanya bersifat lokal tetapi juga strategis,” tuturnya.
Ia menambahkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor konstruksi merupakan salah satu kontributor terbesar terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kutai Timur.
Setiap rupiah yang diinvestasikan dalam proyek konstruksi, kata Noviari, akan kembali ke masyarakat melalui upah tenaga kerja, pembelian bahan baku lokal, serta pertumbuhan usaha kecil dan menengah.
Kegiatan pembinaan dan sertifikasi ini juga dikatakan sejalan dengan 50 program unggulan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, terutama dalam upaya pemerataan pembangunan infrastruktur dari wilayah pesisir hingga pedalaman.
Selain itu, kegiatan ini mendukung penguatan sumber daya manusia lokal, peningkatan layanan publik, serta pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berpihak pada masyarakat.
Sementara itu, Ketua Panitia kegiatan, Joni Setia Abadi, menjelaskan bahwa pelaksanaan tahun ini menggabungkan tiga kegiatan utama, sosialisasi, pelatihan, dan sertifikasi, yang biasanya dilakukan secara terpisah.
Langkah ini, kata dia, merupakan bentuk efisiensi anggaran sekaligus upaya memastikan pembinaan jasa konstruksi tetap berjalan optimal.
“Biasanya kegiatan ini terpisah antara sertifikasi, sosialisasi, dan pelatihan. Namun tahun ini kami satukan karena ada penyesuaian jadwal dan efisiensi anggaran, sehingga model ini dinilai lebih efektif,” jelas Joni.
Sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas PUPR Kutim, Joni menegaskan bahwa fokus utama pihaknya saat ini adalah memperkuat kompetensi pelaku usaha konstruksi serta meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi yang mengatur sektor tersebut.
“Kemudian pengawasan dan pembinaan pelaku usaha konstruksi termasuk kepatuhan dan ketaatan terhadap regulasi dalam urusan jasa konstruksi,” ujarnya.
Ia memaparkan bahwa sejak 2015 hingga 2025, sebanyak 1.116 tenaga kerja konstruksi di Kutai Timur telah tersertifikasi dari total 1.280 pendaftar.
Sementara itu, untuk tenaga ahli, sebanyak 118 orang dinyatakan lulus sertifikasi dari 188 pendaftar. Meski begitu, ia menilai capaian tersebut masih perlu ditingkatkan.
“Dari capaian ini masih perlu dilakukan akselerasi terhadap pemenuhan dan perluasan pelatihan sertifikasi SDM konstruksi pada tahun ini dan tahun mendatang, terutama di tahun 2029 dengan target 50 persen dari angka yang sudah ditetapkan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia berharap kegiatan tersebut dapat memperbanyak jumlah tenaga kerja lokal yang tersertifikasi, mendorong proyek daerah agar lebih banyak menyerap tenaga kerja berkompeten, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha jasa konstruksi lokal.
Dengan demikian, lanjutnya, tata kelola konstruksi akan semakin tertib, kepercayaan investor meningkat, dan kualitas infrastruktur Kutai Timur terus membaik. (Adv)
